Oleh : Elfindri
Presiden Jokowi, selalu menekankan ini dalam pidatonya. Indonesia tidak akan lockdown. Tetapi penerapan social (physical) distancing yang digalakkan untuk selalu dijaga. Lockdown dengan social (physical) distancing memang saling berhubungan.
Jakarta, mulai hari Senin minggu ke empat Maret 2020, akan memilih skenario mendekati lockdown. Salah satu kebijakan lanjutan dari lockdown akibat pandemik Covid-19 adalah social (physical) distancing. Hanya memang begitu salah satu cara untuk mengatasi meluasnya perpindahan virus antar wilayah dan antar manusia.
Tapi apa yang dirasa? Karakteristik pasar kerja memang beragam. Jika pekerja formal, maka mereka akan tetap menerima upah walaupun bekerja di rumah. Tapi sebagian di antara perusahaan juga bisa saja tidak membayarkan gaji karyawannya. Yang paling bahaya vureneable, adalah mereka yang bekerja di luar sistem upah formal.
Oleh Lyn Square, ekonom Inggris, menyebutkan pekerja yang tidak pasti. Mereka di luar sistem pengupahan. Berstatus sebagai self employed, unpaid family worker, atau pekerja yang tidak menerima upah.
Jika di negara maju, pekerja formal, relatif lebih banyak sekitar 70% dan sisa pekerja informal. Namun di negara seperti Indonesia, klasifikasi pekerja informal adalah sebaliknya. Lebih banyak yang bekerja dan hidup di luar sistem pengupahan. Mereka sangat tergantung kepada permintaan derived demand dari pekerjaan mereka. Driver ojek online, sopir taksi, penjaja makanan jalanan, pekerja harian dan berbagai jenis pekerjaan lainnya.
Di Inggris, Presiden Boris Johnson telah mengatur lockdown lebih detail. Misalnya seseorang hanya boleh bertemu maksimum dua orang, kemudian hak untuk olahraga, dan belanja maksimum 1 km dari tempat tinggal. Restoran boleh buka, namun menerima pembeli yang hanya take away.
Semua instrumen ini disertai dengan sanksi bilamana masyarakat tidak mematuhinya. Di Spanyol, misalnya polisi akan mendenda bagi yang tidak mematuhi aturan tersebut, dengan nilai setara Rp9 juta.
Di Malaysia, anak-anak muda yang masih keluyuran akan dibubarkan secara paksa dengan sebilah bambu. Di Italia, mereka yang masih melawan, akan ditegur secara fisik oleh polisi, dan langsung diamankan.
Beban Ekonomis Lockdown
Jika physical distancing dilakukan dan berjalan baik maka penyebaran virus bisa diredam. Kemudian jika Covid-19 dapat diatasi, maka angka kematian bisa berkurang, angka Pasien Dalam Pantauan (PDP) dapat diatasi.
Biaya yang dikeluarkan adalah biaya untuk rehabilitasi pasien dan biaya yang hilang (opportunity cost) akibat seseorang meninggal karena virus. Tinggal menghitung biaya langsung yang berkaitan dengan rehabilitasi pasien, mulai dari seluruh komponen fasilitas kesehatan, obat, gaji, dan opportunity cost pasien, sebagai akibat mereka menanggung beban sakit, baik yang bisa pulih, maupun yang meninggal.
Tapi dalam konteks physical distancing, maka jelas banyak kelompok pekerja informal, yang akan menanggung masalah ini. Untuk menghitung berapa biayanya, maka sangat mudah. Berapa dampak langsung dan tidak langsung jika physical distancing diberlakukan.
Dampak langsung adalah mereka yang dirumahkan, dan kehilangan pekerjaan. Kasus tukang ojek yang biasa bekerja per hari menerima penghasilan pada rentang 100-200 ribu rupiah per hari, kemudian mendadak, menerima penghasilan paling berkisar 30-50% dari waktu normal. Ini jika physical distance diberlakukan. Sayang belum ada kasus yang cukup untuk dapat digeneneralisir.
Dalam tayangan TV One pada tanggal 24 Maret, 2020, terdapat dua kasus yang memaparkan efek penghasilan mereka menjadi menjadi 30% dari penghasilan minimum yang dapat menghidupkan keluarga mereka di kota besar. Hitung-hitung kita pakai saja jumlah standar biaya minimum, untuk dikategorikan sebagai angka kemiskinan.
Rp17 Miliar per Bulan Biaya Lockdown di Padang
Tahun 2019 besarnya garis kemiskinan adalah Rp425.250 /kapita/bulan, yang terdiri dari garis kemiskinan makanan Rp313.232, dan bukan makanan sebesar Rp112.018. Ini menghasilkan jumlah penduduk miskin tahun 2019 sebesar 9,41%. Dalam satu keluarga (jika satu istri dengan dua anak), maka besar beban menjadi Rp1.701.000 per KK dan per bulan. Jika sebulan saja dilakukan lockdown, untuk physical distancing, maka negara dan masyarakat dapat membuat program jika dana bantuan yang disetujui perkiraan sebesar itu.
Simulasi saya untuk jumlah KK pra sejahtera tahun 2020 sebesar 6.500 KK, plus keluarga yang masuk ke dalam rentan miskin, maka diperkirakan jumlah yang menjadi target grup tahun 2020 adalah sebesar 10.000 KK. Menjadi sekitar Rp17 miliar untuk menutup sebulan.
Artinya jika kota Padang sebagai simulasi lockdown, dimana dibuat skenario penutupan selama sebulan semua aktivitas, maka minimal Pemerintah Kota perlu menyediakan dana sebesar Rp17 miliar, dengan asumsi hanya dibayarkan pada mereka yang dianggap korban akibat membuat kebijakan lockdown.
Jumlah ini dapat disediakan melalui skema untuk memenuhi keperluan minimum sebuah keluarga, pra sejahtera, plus sekitar sepertiga tambahan dari mereka yang masuk ke dalam dekat miskin.
Dengan perhitungan ini, dampak setelah lockdown tidak hanya dalam waktu sebulan, namun akan selama 6 bulan, yang dilakukan dalam perancangan subsidi kehilangan pekerja oleh kerajaan Malaysia.
Desain program yang dibuat tentunya bertujuan agar uang kompensasi dapat terpenuhi, bisa dengan sistem voucher, senilai Rp1,7 juta, yang dapat digunakan untuk membeli beras, keperluan lauk pauk minimal, sewa rumah, dan beberapa komponen keperluan minimal. (*)