Liputankini.com-Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah terjaring OTT KPK di rumah jabatannya. Padahal Pemprov Sulsel sering mendapatkan mentoring soal pencegahan korupsi dan penyelamatan aset.
Semenjak Nurdin Abdullah menjabat Gubernur Sulsel, KPK melalui Korsupgah memberikan mentoring soal pencegahan korupsi dan penyelamatan aset daerah. Bahkan Nurdin menyiapkan kantor khusus Korsupgah KPK di Pemprov Sulsel.
Berdasarkan catatan detikcom, pada Juli 2019, Tim Koordinasi Wilayah (Korwil) VIII KPK memulai rangkaian kegiatan monitoring evaluasi (monev) dalam program koordinasi supervisi-pencegahan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Bertempat di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, tim mengevaluasi perkembangan rencana aksi Pemprov Sulsel terkait optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset daerah. Kali ini merupakan monitoring keempat dan KPK akan terus memantau setiap perkembangannya.
Monev terakhir dilakukan KPK pada Mei 2019. Terkait optimalisasi penerimaan daerah, saat itu KPK mendorong Bapenda Provinsi Sulsel melakukan akselerasi guna peningkatan pendapatan daerah.
Hingga triwulan ketiga 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mendorong Provinsi Sulsel melakukan penertiban aset senilai total Rp 6,5 triliun.
Penertiban aset tersebut termasuk pengembalian tujuh aset kepada Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar, yang sebelumnya dikuasai oleh pihak ketiga senilai total Rp 1,4 triliun.
Pada Oktober 2019, KPK kembali memfasilitasi Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rekonsiliasi aset milik daerah. Total senilai Rp 900 miliar aset pendanaan, personel, prasarana dan dokumentasi (P3D) milik Pemprov Sulsel yang diterima dari tujuh kementerian telah dilakukan rekonsiliasi antara pejabat Pemprov Sulsel, perwakilan kementerian/lembaga terkait, dan Kanwil DJKN.
Beberapa aset bahkan ditemukan dalam penguasaan pihak ketiga sehingga berpotensi merugikan pemerintah daerah jika tidak segera dilegalisasi. Melalui kegiatan rekonsiliasi tersebut, KPK merekomendasikan kepada Pemprov Sulsel bersurat kepada kementerian terkait untuk mengurus dokumen yang dibutuhkan sebagai dasar proses sertifikasi aset maupun untuk penyelesaian aset yang dalam penguasaan pihak ketiga.
Diketahui, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Nurdin diamankan bersama lima orang lain.
OTT KPK terhadap Nurdin digelar pada Jumat (26/2) pukul 23.40 WIB. Informasi yang dihimpun, Nurdin diamankan bersama seorang pengusaha dan empat bawahannya. Terdapat juga duit miliaran rupiah yang diamankan.
(*)