 |
| Anggota DPD, Leonardy Harmainy kunjungan kerja ke Padang Pariaman. (ist) |
Liputankini.com-Campago Selatan yang berbatasan langsung dengan Kota Pariaman masih memiliki jalan akses ke nagari berupa jalan tanah. Mereka berharap dengan kedatangan anggota DPD RI, Leonardy Harmainy, akses jalan dan pengembangan nagari ke depan makin sesuai dengan harapan.
Walinagari Campago Selatan, Hanafi, menyatakan kegembiraannya dengan kedatangan Leonardy ke nagarinya. "Besar harapan kami dengan kedatangan Abang, pengembangan nagari pemekaran ini semakin baik. Banyak hal yang kami mintakan dari Abang, baik pemikiran, dorongan, fasilitasi dan bantuan materil. Terutama untuk kantor nagari," ungkap Hanafi, Senin (15/2/2021).
Kegembiraan juga dinyatakan Ketua Bamus Maizul Husni dan Niniak Mamak Campago Selatan Rangkayo Rajo Kinayan. Menurutnya, pembangunan banyak yang tidak dapat dilaksanakan lantaran dana desa banyak dipakai untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19.
Banyak jalan yang belum bagus. Ini berdampak pada harga komoditas di Campago Selatan. Harga kelapa hanya berkisar Rp1.000 per butir kelapa. Kalau jalur transportasi bagus, maka harganya bisa lebih tinggi dan ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat.
Lalu Banda Simpang Tigo ke SPP yang sering banjir. Tingginya bisa lebih setengah meter. Tuanku Bagindo Awal tokoh masyarakat yang tergabung di Bamus minta fasilitasi Leonardy untuk mendapatkan perhatian pihak terkait.
Camat V Koto Kampung Dalam, Vemi Tulalo, membenarkan Campago Selatan masih banyak jalan akses lingkar yang berupa tanah. Saat rapat telah diusulkan, namun karena masuk wilayah korong tentu dikhawatirkan lambat realisasinya.
Diharapkan jalan lingkar ini bisa ditingkatkan agar bisa memberikan nilai lebih terhadap perekonomian masyarakat.
Dari segi ekonomi, wilayah nagari Campago Selatan ada yang sangat pantas dijadikan area wisata. Namun belum bisa dilaksanakan lantaran keterbatasan dana dan belum adanya kejelasan status tanah.
"Diharapkan bantuan Pak Leo agar permasalahan tanah dicarikan jalan keluarnya. Tanah ulayat hendaknya dicarikan pola kerjasamanya agar ada kepercayaan investor bisa mengangkat pariwisata di nagari ini," ujar Vemi.
Vemi yakin dengan kemampuan Waliangari Hanafi. Dia dan perangkat cukup kreatif. Setiap tugas yang diberikan selalu menyelesaikan pertama kali.
Camat mengungkapkan, masalah perbatasan yang belum kunjung selesai, terutama arah ke darat. Cimpago Selatan berbatas lansung dengan Kota Pariaman.
Padang Birik-birik yang dulunya masuk ke wilayah V Koto Kampung Dalam tapi mereka mendapatkan data kependudukan dari Kota Pariaman. Kini jadi desa dan berada di wilayah Pariaman.
Dikatakannya bahwa batas wilayah dari jalan raya ke pantai sudah selesai. Namun batas wilayah dari jalan ke arah darat belum. "Mohon fasilitasi karena persoalan ini sudah cukup lama," ungkapnya.
Leonardy Harmainy merespon harapan pembangunan kantor nagari dengan cara mengupayakan pembangunannya dari APBD Padang Pariaman. Sebab jika diharapkan dari dana nagari akan kesulitan dan perlu waktu lama.
Terkait masalah perbatasan ke pantai sudah selesai, maka Leonardy mendukung pengembangan wisata pantai di Cimpago Selatan. Walinagari bisa mengajukan usulan ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
"Pak wali buat proposalnya, dan ajukan ke Kemendes PDTT. Saya akan mendorongnya agar segera mendapat perhatian dari Menteri yang merupakan mitra kerja dari Komite I DPD RI," urai Leonardy.
Objek wisata itu perlu dikembangkan di Cimpago Selatan. Gunanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Banyak dapur warga yang bisa hidup dari objek itu nantinya.
"Saya akan sangat mendorong Talao dikembangkan. Banyak yang berkunjung, banyak yang belanja dan tentu akan berdampak pada ekonomi masyarakat di sini," ungkapnya.
Hanya saja dia mengingatkan agar objek itu dikelola oleh Bumnag. Walinagari lewat penyertaan modal ke Bumnag bisa mengawali pengembangan objek wisata Talao. Pengembangan nantinya bisa mengajukan usulan ke Kemendes PDTT.
Soal Banda Simpang Tigo ke SPP yang selalu banjir, memang perlu mendapatkan perhatian. Namun tentu harus memperhatikan prinsip penggunaan anggaran karena sekarang tidak bisa menggunakan APBD provinsi untuk kegiatan berskala kabupaten, apalagi jika kebutuhan nagari.
Dikatakan Leonardy perlu menyiasatinya dengan baik agar bisa didanai oleh kabupaten bahkan bisa oleh provinsi. Hal seperti ini yang sepertinya kurang terperhatikan oleh adik-adiknya yang duduk di DPRD Padang Pariaman dan DPRD Sumbar dari Dapil Padang Pariaman.
Dia menyarankan walinagari dan tokoh masyarakat perlu membina hubungan harmonis dengan para wakil rakyat agar bisa memperjuangkannya. (ed)