 |
Pelaksana Tugas Wali Kota Padang, Hendri Septa foto bersama dengan rombongan BPK-RI Perwakilan Sumbar, Selasa (9/3/2021). (humas) |
Liputankini.com-Pelaksanaan Tugas Wali Kota Padang, Hendri Septa menerima kunjungan rombongan BPK-RI Perwakilan Sumbar di kediaman resmi, Selasa (9/3/2021). Rombongan dipimpin Cahyadi Anjar Nugraha selaku Pengendali Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Padang tahun anggaran 2020 itu.
Pertemuan itu dalam rangka menindak lanjuti LKPD pemko yang baru-baru ini diserahkan ke BPK-RI Perwakilan Sumbar. Sesuai dengan ketentuan, selama 60 hari pasca diserahkannya LKPD, BPK harus menyelesaikan audit terhadap LKPD dimaksud.
Cahyadi mengatakan, pihaknya akan mulai melakukan audit terhitung Rabu (10/3/2021). Pemeriksaan sekaitan LKPD yang sudah diserahkan kepada BPK. "Sebelum memulai pemeriksaan, kita terlebih dahulu meminta izin dan rekomendasi. Pemeriksaaan yang dilakukan secara umum adalah memeriksa apakah LKPD yang dilaporkan pemko sesuai dengan standar akuntansi atau belum. Begitu juga penggunaan dananya apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita berharap, pemko dapat mendukung pelaksanaan audit yang kita lakukan," terangnya.
Hendri Septa menyampaikan atas nama pemerintah kota mengucapkan terima kasih kepada BPK-RI Perwakilan Sumbar yang akan melakukan audit terhadap LKPD pemko.
Ia berharap dan mengimbau kepada seluruh pimpinan OPD dan para aparatur pengelola keuangan di jajaran pemko untuk menyiapkan semua bentuk dokumen pertanggungjawaban yang diminta dalam rangka mendukung pelaksanaan audit. "Besar harapan kita semoga pelaksanaan audit tersebut berjalan dengan lancar dan sukses," harapnya yang dikutip dari laman Facebook Humas Pemko Padang.
Dia berharap pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas memmbuat Padang kembali meraih dan mempertahankan prediket opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Dari beberapa tahun terakhir, Padang telah tujuh kali menerimanya dengan enam kali diraih secara berturut-turut. Semoga kita mampu mempertahankannya. Kita ingin menjadikan pemko sebagai pemerintah daerah yang baik, transparan dan akuntabel," ujar Hendri.