 |
| Andri Rusta |
LIPUTANKINI.COM-Tokoh politik menyuarakan perlunya pergantian nama Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM). Tapi, pengamat politik menilai perubahan nama itu tak urgen. Banyak urusan lain yang perlu jadi priritas.
Pengamat politik dari Universitas Andalas, Andri Rusta kepada liputankini.com, Sabtu (13/3/2021) di Padang menyebutkan, banyak persoalan di Sumatera Barat yang perlu ditangani. "Daripada membahas DIM yang belum jelas juntrungannya, lebih baik energi provinsi dihabiskan untuk memikirkan bagaimana caranya perekonomian dan pembangunan lebih meningkat," katanya.
Menurut Direktur Spektrum Politika Institute itu, dari segi anggaran, Sumatera Barat sepenuhnya bergantung kepada transfer dana dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah tak memadai, sehingga tak akan mungkin menutupi semua biaya operasional pemerintahan. "Kalau dengan dana sendiri, apa yang mau dibangun dan kita bisa apa," kata dosen Fakultas Ilmu Politik Universitas Andalas itu.
Kandidat doktor ilmu politik itu mengatakan, dengan berubah nama menjadi DIM, persoalan keterbatasan anggaran tak akan selesai. Makanya, sekarang lebih baik fokus memikirkan bagaimana caranya daya beli masyarakat lebih meningkat, pembangunan lebih maju, lapangan pekerjaan banyak dan investor mau masuk. "Ini lebih prioritas daripada sekadar berganti nama," kata dia.
Dijelaskan Andri Rusta, sekarang harus dipikirkan bagaimana pembangunan infrastruktur berjalan dengan lancar di Sumbar. Membangun tol saja susahnya minta ampun. "Padahal, tol itu penting bagi peningkatan perekonomian daerah," ujarnya.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus mengatakan mendukung Sumatera Barat berubah nama menjadi Daerah Istimewa Minangkabau.
Guspardi mengatakan bahkan tim Kerja Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) telah menyelesaikan naskah akademik. "Naskah akademik ini merupakan sebuah langkah positif dan maju," kata Guspardi yang dikutip tempo.co. (ed)