 |
| Mahyeldi |
LIPUTANKINI.COM-Gubernur Mahyeldi Ansharullah didampingi Wakil Gubernur Audy Joinaldy hadiri rapat paripurna DPRD Sumbar, Jumat (12/3/2021). Gubernur penyampaian paparan pembangunan yang bersifat strategis memerlukan dua pendukung utama, anggaran yang mencukupi dan SDM yang handal dan profesional.
Pemerintah provinsi memiliki arah kebijakandalam perumus RPJMD, ada tiga target utama yang ingin dicapai, peningkatan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Dikatakan Mahyeldi Ansharullah, target tersebut akan dicapai dengan misi pendukung di antaranya peningkatkan sumber daya manusia, pengembangan pola ekonomi kreatif serta mewujudkan pelayanan pemerintahan yang bersih. "Oleh sebab itu, ke depan kita tidak hanya fokus pada kerja tapi juga kinerja, untuk mencapai hasil maksimal dengan memberikan pelayanan terbaik," ujanya.
Mahyeldi mengatakan sudah saatnya rapatkan barisan untuk bersinergi dengan semua pihak untuk mewujudkan Sumbar madani yang unggul dan berkelanjutan. "Sebelumnya kita telah melakukan koordinasi dengan bupati/walikota mengatasi permasalahan, seperti penanganan Covid-19, percepatan vaksinasi dan tol Padang -Pekanbaru," ucapnya.
Mahyeldi berharap pertemuan dengan jajaran pimpinan DPRD menjadi awal yang baik bagi eksekutif untuk memulai menjalankan program dalam pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Sumbar. "Untuk mencapai itu, maka kami akan terus peningkatan SDM, tata kelola pemerintahan, pembangunan, kebudayaan dan lain-lain,” katanya
Audy Joinaldi, mengatakan pemprov siap mendorong meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital. "Membangun Sumbar berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengganguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan akibat Covid-19," ucap Audy.
Selanjutnya, meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital. "Kita di Sumbar adalah provinsi yang berdasarkan agrikultur, bukan manufaktur, kita sangat bergantung kebutuhan pertanian," kata dia.
Ketua DPRD Supardi juga menjelaskan, membahas RPJPD bukan soal yang gampang, ada beberapa faktor yang membuat hal ini disepakati kembali perubahan RPJPD. Dia berharap pasangan gubernur dan wakil gubernur memiliki terobosan dan sinergitas dengan pelaku usaha serta masyarakat di ranah maupun di rantau.
"Menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur pada periodesasi ke-IV RPJPD Sumbar tahun 2005-2025 bukanlah pekerjaan yang mudah, melainkan periodesasi yang paling berat. Tantangan berat sudah menanti. Penanganan Covid-19, recoveri sektor ekonomi, kemiskinan dan penggangguran pasca pandemi, memajukan sektor pariwisata, pertanian serta meningkatkan profesionalisme birokrasi perlu penanganan segera dari pasangan gubernur," pinta Supardi. (humas)