 |
| Sosialisasi JKN di Kota Solok. |
KOTA SOLOK - Wakil Wali Kota Ramadhani Kirana Putra membuka sosialisasi program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diselenggarakan Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Selasa (8/6/2921).
Sosialisasi dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solok, Pelakasana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Ardinal dan para peserta dari RT dan RW. Sosialisasi tersebut, mengangkat tema melalui sosialisasi program JKN kita optimalkan penggunaan Kartu Indonesia Sehat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Solok yang lebih baik.
Wawako mengucapkan terimakasih kepada BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan yang telah memberikan program yang terbaik untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Terimakasih juga kepada RT dan RW yang merupakan garda terdepan penghubung oemerintah dengan masyarakat.
Saat ini, capaian kepesertaan dalam BPJS kesehatan cukup tertinggi di Sumatera Barat. "Tentu, harapan kita adalah pelayanan kesehatan nasional yang telah digagas Presiden RI agar seluruh kota dan kabupaten memasukkan masyarakatnya dalam program JKN. Pemko akan mencarikan solusi, supaya masyarakat yang belum tercover JKN yang ditanggung pemerintah, secara bertahap akan kembali direview dan bisa mendapatkan layanan JKN. Bagi masyarakat yang sudah terlanjur menjadi peserta mandiri dan menunggak premi, pemko akan membantu menangguhkan dan dengan mekanisme yang ada akan diproses dan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan," sebut wawako.
Ramadhani memohon dukungan dari RT dan RW sebagai garda terdepan penghubung pemko untuk memberitahukan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. "Kepada Dinas Kesehatan agar menyiapkan diri jika nanti masyarakat datang mengurus JKN, dapat terlayani dengan prima," ujarnya.
Ardinal melaporkan, saat ini kepesertaan masyarakat Kota Solok dalam JKN sudah 96,7 Persen. Dinas Kesehatan juga sudah melakukan verifikasi dan validasi penerima bantuan dari Jamkes Sakato.
Permasalahan saat ini, ada kepesertaan ganda, peserta yang telah pindah domisili dan peserta yang telah meninggal dunia namun tetap masuk dalam kepesertaan JKN yang ditanggung pemko. Sosialisasi tersebut, berlangsung selama tiga hari dengan peserta 30 orang perhari. Wawako juga secara simbolis menyerahkan kartu JKN kepada perwakilan peserta.(SIS)