Anak-anak Indonesia Wajib Dilindungi

 Verifikasi kota layak anak. (kominfo)

PADANG PANJANG-Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Sri Prihantini Lestari Wijayanti memberi apresiasi kepada Wali Kota Fadly Amran atas dukungan Pemko Padang Panjang yang tinggi pada pelaksanaan proses evaluasi kota layak anak (KLA). Mulai dari tahap penilaian mandiri, tahap verifikasi administrasi, sampai tahap verifikasi lapangan hybrid (VLH) secara online.

Hal itu diutarakannya dalam kegiatan VLH KLA melalui zoom meeting yang diikuti Wako Fadly, Wakil Wali Kota, Asrul, Ketua TP-PKK, Dian Puspita Fadly Amran, Kepala Bappeda, Rusdianto, kepala OPD terkait camat, lurah dan Forum Anak, Selasa (15/6/2021) di ruang VIP balaikota.

“Melalui evaluasi KLA, kita dapat melihat sejauh mana tanggung jawab dan kewajiban semua pemangku kepentingan dalam melindungi anak anak di wilayahnya masing-masing,” ucapnya seraya menyebutkan secara reguler KLA ini akan dievaluasi.

Sri Prihantini mengatakan, KLA merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan memberi perlindungan khusus anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. “Melindungi anak Indonesia merupakan kewajiban dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan,” tegasnya.

Fadly menyampaikan, Padang Panjang merupakan kota pendidikan yang dijuluki Kota Serambi Mekkah. Ini mencerminkan visi-misi untuk membangkitkan kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat.

“Yang bermarwah dan bermartabat tentu manusianya. Inilah yang menjadi landasan kami melalui program-program yang kami sebar di seluruh kedinasan. Kita menumbuhkembangkan anak-anak muda yang insyaa Allah menjadi generasi emas dari Padang Panjang untuk Indonesia,” tuturnya.

Fadly juga berkesempatan menyampaikan beberapa program Pemko yang berkaitan dengan KLA. Seperti dalam bidang kesehatan, Pemko berhasil menurunkan persentase kasus stunting. Di bidang pendidikan, Pemko melakukan program beasiswa murid dan guru, pelatihan kepada calon mahasiswa  sekolah kedinasan, mengikutsertakan Forum Anak dalam kegiatan pemerintah seperti musrenbang.

“Perlu jiwa-jiwa leadership ini kita kembangkan. Kita berikan kesempatan untuk berkreasi sendiri. Kita juga menjadikan beberapa program yang berasal dari mereka tetapi di-support dinas terkait,” terangnya.

Dalam sesi tanya jawab, Kemen PPPA mengapresiasi pemko dalam hal pelaksanaan program Smart Surau dan pemasangan Wi-Fi gratis untuk mendukung pendidikan anak. Jaminan keamanan penggunaan jaringan internet dengan sistem pendaftaran dan pengawasan langsung orang tua dan pengurus masjid, dinilai melindungi anak dari paparan konten negatif. Program ini dilakukan Pemko melalui Dinas Kominfo.