 |
| Syamsul Azwar |
Surat terbuka buat Ketua DPRD Sumbar
Salam hormat Wali Nagari Batang Barus
Teriring doa dan salam hormat saya sebagai Walinagari Batang Barus, atas nama masyarakat mendoakan semoga Pak Ketua DPRD Sumbar sehat selalu dalam mengabdi kepada daerah dan negara serta diberikan kesehatan dan perlindungan Allah, SWT, amin, amin ya rabbal alamin.
Melalui surat terbuka ini, mewakili masyarakat Nagari Batang Barus,, kami sangat mendukung peran pengawasan yang dilakukan anggota DPRD Sumbar terhadap pemerintah daerah, namun sangat disayangkan kunjungan lapangan yang dilakukan beberapa Anggota DPRD Sumbar pada hari Selasa, 06/07/2021 sekitar pukul 12.00 Wib ke jorong Lubuk Selasih, Nagari Batang Barus, Kec Gunung Talang, Kab. Solok. Terindikasi melahirkan kebijakan di luar batas kewenangan, bahkan terkesan memaksa rakyatnya membuat pernyataan penghentian kegiatan yang memiliki izin resmi.
Sebagai anggota DPRD tidak salah melakukan kunjungan ke daerah dalam rangka menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, pertanyaan saya bolehkah seorang anggota dewan melakukan vonis sepihak langsung kepada masyarakatnya?
Kami masyarakat, atas nama pemerintah nagari Batang Barus sejak tahun 2014 telah mencoba melakukan proses perizinan yang cukup panjang, bahkan sampai kami malakukan surat resmi gugatan ke kementerian ESDM agar lepas dari status Wilayah Pencadangan Negara (WPN), sehingga kami dapat melanjutkan proses perizinan untuk terbitnya IUP tanah clay, selain telah memberikan kontribusi buat negara dan daerah, penataan dan perluasan nagari pun sangat kami butuhkan. Termasuk serapan lapangan kerja di tengah pandemi ini.
Sejati kunjungan anggota dewan tersebut, sejati memberikan edukasi, petunjuk dan pembinaan terhadap masyarakat dalam kunjungannnya, bahkan sikap kurang bagus tergambar bagi anggota dewan tersebut, terkesan ada kepentingan oknum dibalik semua ini.
Menurut laporan masyarakat sikap arogansi yang dilakukan anggota parlemen yang merupakan simbol mewakili rakyat sangat tak tergambarkan. Sangat saya sayangka nilai nilai kearifan lokal pemerintahan terendah terabaikan, terkesan sangat layak diduga aksi anggota dewan yang melakukan kunjungan tersebut menyalahi kewenangan dari tugas pokok wakil rakyat, sikap ini terkesan akan menodai nama baik lembaga yang sangat dihormati rakyatnya.
Sebagai walinagari saya menyampaikan, terkesan pemaksaan penghentian kegiatan penambangan masyarakat dengan memaksa pemilik IUP menanda tangani penyataan penghentian kegiatan, ini sangat kurang relevan dilakukan, permasalahan teknis lapangan, bolehkah kebijkan ini dilahirkan sepihak anggota parlemen yang sidak ke lapangan pak ketua?
Boleh saja anggota DPRD yang sidak tak menganggap kami di pemerintah terendah ini, namun melalui surat terbuka ini sangat perlu dievaluasi sejauh mana peran dari anggota DPRD dan boleh mengambil kebijakan. Kami menyadari dalam pelaksanaan kegiatan akan terdapat kelebihan dan kekurangan, namun ini juga butuh pembinaan, terutama hal yang bersifat teknis.
Sejatinya, menurut pendapat saya yang awam ini, hasil kunjungan lapangan Anggota DPRD sebagai bentuk pengawasan jika ada temuan temuan teknis, dirumuskan dan dibahas dalam komisi terkait dan direkomendasikan kepada pemerintah. Sebagai walinagari sikap pemaksaan anggota DPRD ini terhadap warga saya yang memiliki IUP sangat sangat saya sayangkan, jangan anggap nagari kami tak berpenghuni, janganlah lakukan pembodohan kepada masyarakat saya pak dewan.
Meski saya hanya mendapatkan laporan masyarakat, tindakan anggota perlemen dalam kunjungannya ini sangat perlu dibenahi, batasan batasan kewenangan, terutama hal hal yang bersifat teknis pendapat saya belum lagi ramahnya seorang legislator, sementara kami dinagari berupaya melengkapi seluruh legalitas perizinan yang cukup memakan waktu. Sikap ini belumlah memantaskan sebagai pelindung, pengayom dan penyambung aspirasi masyarakat.
Bapak Ketua DPRD yang sangat saya hormati
Melalui surat terbuka ini, saya ingin sampaikan rakyat Santa butuh wakilnya, dibalik kejadian ini sangat tersirat bagi saya ada oknum anggota pak ketua yang mengedepankan kepentingan pribadi dibalik izin ini. Namun hanya cara yang kurang bagus dan terbilang kasar cara permainannya. Kami pun sangat membuka diri bila ada keinginan pihak pihak untuk berinvestasi di wilayah kami. Sebagai rakyat kami mohon petunjuk dan saran kepada pak ketua, sehingga pergerakan ekonomi masyarakat dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Atas kepiluan kami atas nama masyarakat nagari Batang Barus, menyampaikan aspirasi ini kepada bapak ketua DPRD Sumbar serta seluruh unsur pimpinan, rasanya sangat perlu terus dilakukan peningkatan kapasitas dan SDM, sehingga tak salah dalam bersikap dan mengambil kebijakan lapangan sesuai kewenangan dan tupoksi masing masing.
Saya sebagai pimpinan pemerintah nagari terendah, juga berupaya agar seluruh perizinan secara keseluruhannya lengkap sesuai aturan, peluang ini juga sangat terbuka lebar sebagai material bahan baku semen Padang, selain memiliki nilai pendapatan nagari, negara pergerakan ekonomi pun bergairah di tengah pandemi ini. Dampak positif utamanya adalah pengembangan kawasan, penataan serta perluasan nagari yang saya pimpim.
Bapak Ketua DPRD Sumbar yang sangat saya hormati.
Demikianlah surat terbuka ini saya sampaikan, semoga kejadian ini jangan terulang dinagari lain, cukup di Batang Barus jadi sebuah pengalaman yang berarti, kecuali aktifitas Tambang yang tak berizin sangat kami dukung untuk dilakukan penertiban pak ketua.
Mohon maaf atas kelancangan dan kesalahan saya bila surat terbuka ini tidak pada tempatnya dan ada kata kata saya yang tidak pada tempatnya.
Salam Hormat Rakyatmu Pak Dewan.
SYAMSUL AZWAR
WALINAGARI BATANG BARUS