 |
IKUT RAKOR-Jajaran Pemerintah Kabupaten Solok ikuti rapat koordinasi secara virtual tentang pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri di ruang rapat Setda, Senin (27/2/2023). (kominfo) |
Rapat itu dihadiri Asisten, II Deni Prihatni, perwakilan forkopimda serta sejumlah kepala OPD.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, kunci pemanganan inflasi indonesia mesti serempak seperti penanganan Covid-19. "Penanganan inflasi adalah agregat kerja pusat dan daerah seperti contoh kita menangani pandemi," kata Tito.
Inflasi di Indonesia per Juli 2022 berada pada angka 4,94 persen. Angka tersebut masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lain seperti Uni Eropa di 8,9 persen, Amerika Serikat di 8,5 persen, bahkan Inflasi Turki yang mencapai 99 persen.
Dengan demikian, agar inflasi Indonesia terkendali, Presiden mengingatkan jajaran terkait untuk bekerja sama. Presiden meyakini Pemerintah akan mampu mengendalikan inflasi hingga di bawah angka 3 persen, jika seluruh kepala daerah dapat bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).
Tito menyampaikan, sejumlah upaya konkret pemerintah daerah dalam penanganan inflasi daerah.
Pertama adalah melaksanakan operasi pasar murah. Kedua, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Ketiga kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.
Inflasi secara nasional tercatat berada di angka 5,51 persen. Tito berharap agar daerah segera menekan angka inflasi, sehingga bisa turun di bawah angka nasional. “Target nasional 3 persen di tahun ini. Kita harus bekerja lebih keras lagi,” kata Tito.
Ia mengatakan kerja keras pemerintah daerah sangat diperlukan melalui berbagai rangkaian intervensi.
Usai rakor secara virtual, dilanjutakn dengan rapat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Solok yang dipimpin Deni Prihatni.
Peserta rapat menyampaikan berbagai usulan, saran dan gerakan guna mengendalikan Inflasi di Kabupaten Solok, di antaranya, Dishub akan menurunkan tim untuk bersama memonitoring potensi inflasi.
Demikian pula halnya dengan Dinas Kominfo yang siap untuk mempublikasikan segala bentuk informasi tentang perkembangan inflasi.
Deni Prihatni menyampaikan semua usulan itu harus segera dilakukan guna menekan angka inflasi.
Ia berharap stakeholder terkait seperti forkopimda, instansi vertikal dan OPD segera berkonsolidasi merealisasikan program terkait guna mengendalikan inflasi itu. (clara)