 |
RAKOR-Gubernur Mahyeldi sapa peserta rapat koordinasi DPMPTSP Provinsi dan kabupaten/kota di Gedung Kubung Tigo Baleh, Kota Solok, Senin (27/2/2023). |
SOLOK-Gubernur Mahyeldi Ansharullah minta berbagai persoalan perizinan segera dibenahi. Selama ini yang kerap menjadi masalah adalah lamban dan ruwetnya proses perizinan.
Menurut gubernur, hal tersebut disebabkan karena banyaknya regulasi dan persyaratan yang harus dipenuhi para calon investor. "Saya minta, aturan perizinan dapat segera dipangkas, disederhanakan. Tentunya sesuai dengan kewenangan kita di daerah agar ada percepatan dan kemudahan bagi dunia usaha untuk bergerak, berinvestasi. Sehingga dapat membuka lapangan kerja," kata Mahyeldi saat membuka rapat koordinasi DPMPTSP Provinsi dan kabupaten/kota di Gedung Kubung Tigo Baleh, Kota Solok, Senin (27/2/2023).
Ia menambahkan, adanya investasi yang masuk tentu akan berdampak positif untuk laju pertumbuhan ekonomi Sumbar bahkan nasional. "Kita harus benahi perizinan, tidak boleh lambat, tidak boleh memperlambat dan jangan menghambat. Untuk sesuatu yang baik harus disegerakan," tegasnya.
Dia menyampaikan, melalui rakor itu diharapkan menciptakan kemudahan berinvestasi di Sumbar melalui penyederhanaan tata kelola perizinan dengan tetap memperhatikan aturan.
"Yang terpenting, investasi tersebut harus berdampak untuk kesejahteraan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan berkelanjutan," tukasnya.
Kepala DPMPTSP Sumbar Adib Alfikri menyampaikan, pihaknya segera membenahi permasalahan terkait dengan perizinan di Sumbar. Dia mengaku itulah yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan rakor tersebut. (*)