 |
| Ketua Pansus DPRD Padang sampaikan laporan pembahasan dalam rapat paripurna |
PADANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang adakan rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir panitia khusus (pansus) terhadap laporan pertanggung jawaban wali kota anggaran 2022, Rabu (5/4/2023) di gedung dewan, Jalan Sawahan.
Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Syafrial Kani. Dalam paripurna, juru bicara fraksi sampaikan pendapat akhir tentang LKPJ yang disampaikan Wali Kota Hendri Septa.
Meski LKPJ diterima, namun pemerintah kota wajib melaksanakan catatan dan rekomendasi yang disampaikan. Perbaikan perlu dilakukan demi pembangunan Padang yang lebih baik di masa depan.
Ketika memimpin paripurna, Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua Arnedi Yarmen serta Sekwan Hendrizal Azhar. Paripurna tersebut dihadiri wali kota yang diwakili Sekretaris Daerah Andree Algamar. Paripurna diikuti anggota DPRD, kepala OPD di lingkungan pemko, perwakilan forkopimda serta undangan lainnya.
Syafrial Kani mengungkapkan, dalam hasil rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi, semua fraksi menyatakan setuju. "Masing-masing fraksi telah menyerahkan pandangan umum atas LKPJ dan menyatakan setuju namun dengan beberapa catatan,” ujarnya.
Dikatakan, sejumlah catatan dari penyampaian pendapat akhir fraksi di antaranya permasalahan PAD dan persoalan banjir. “Perolehan PAD masih jauh dari potensi. Selain itu, banjir merupakan permasalahan setiap tahun yang belum teratasi. Kita bertahap sebelum akhir masa jabatan wali kota Padang bisa menyelesaikan masalah tersebut,” katanya.
Dalam penyampaian pendapat akhir, Fraksi Gerindra disampaikan Elly Thrisyanti. Dia menyampaikan, Fraksi Gerindra berpendapat, pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD 2022 masih belum dilandasi dengan program dan kegiatan yang terencana yang mampu memenuhi tujuan dari pembangunan, yaitu peningkatan pendapatan perkapita, hadirnya pelayanan yang berkualitas serta kesejahteraan bagi masyarakat.
"Namun demikian, semua catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan ini hendaknya tidak sebatas menjadi catatan saja, tapi perlu perhatian serius dari wali kota untuk ditingkatkan nilai laporannya serta dapat memaksimalkan kinerja pemerintah ke depan," ujarnya.
 |
| Ketua pansus serahkan hasil pembahasan LKPJ ke pimpinan DPRD Padang |
Beberapa rekomendasi penting yang telah disampaikan akan menjadi bahan bagi wali kota dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada masa mendatang.
"Fraksi Gerindra menerima LKPJ wali kota," kata dia.
Sementara itu, Sekda Andre Algamar mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarnya kepada seluruh anggota DPRD, khususnya pimpinan dan anggota pansus LKPJ Wali Kota Padang Anggaran 2022 yang telah melaksanakan pembahasan dan menanggapi laporan ini, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemko untuk masa yang akan datang.
"Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Kami mengharapkan adanya masukan yang positif dari DPRD Padang demi pembangunan ke arah yang lebih baik.
Laporan Pansus
Menanggapi laporan kinerja dan pertanggungjawaban (LKPJ) wali kota anggaran 2022, pansus-pansus lintas komisi DPRD Padang melaksanakan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah kota.
Ketua Pansus I, Djunaidy Hendry mengatakan, dari pembahasan pansus I ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Seperti kepastian dari formasi bagi rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Jumlah honor daerah di Padang lebih kurang 7.600, P3K formasi yang sudah disampaikan Kementerian PAN RB berjumlah 3 ribuan, dari 3 ribuan, 2.500 itu adalah formasi guru P3K, termasuk di dalam itu 1.226 guru passing grade.
Dikatakannya, dari jumlah yang ada itu, 3.100 formasi guru P3K ditambah dengan yang sudah lulus, namun tidak sampai 1.000, maka baru terakomodasi 4.000 honor daerah yang kemudian dikonforsi menjadi P3K.
"Kita punya honor daerah sebanyak 7.600, ada 3.000-an nasib honor daerah yang tidak jelas nasibnya di 2023. Sementara mereka harus diistirahatkan sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat, jadi kita meminta kepada BKPSDM dan pemerintah kota secara umum untuk memikirkan bagaimana kelanjutan nasib dari 3.000-an honor daerah yang belum tertampung di P3K," tuturnya.
Kemudian, di bidang investasi daerah, pihaknya berharap pemerintah kota memiliki loncatan pemikiran yang besar. "Bila kita mengharapkan pembangunan daerah hanya dari APBN dan APBD, karena tren APBN/APBD terus menurun setiap tahun," pungkasnya.
"Kalau Pemerintah Kota Padang tidak memiliki rencana loncatan investasi daerah yang jelas dan besar. Maka berarti kemampuan daerah kita makin hari juga makin turun," kata Djunaidy Hendry.
Ketua Pansus II, Jumadi mengungkapkan, OPD mitra kerja Pansus II telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan kinerjanya di 2022. Mungkin ada catatan-catatan dan rekomendasi.
"Tapi rekomendasi belum kita putuskan, karena akan ada rapat internal lagi dengan anggota Pansus II. Mudah-mudahan secepatnya akan kita rapat internalkan untuk disampaikan ke pimpinan," ucapnya.
Ketua Pansus III, Bobby Rustam manyampaikan, hasil pembahasan bersama OPD nantinya dirapatkan secara internal bersama anggota pansus lainnya.
"Kita nanti akan rapatkan secara internal. Apa-apa saja yang akan dilakukan evaluasi dari kinerja OPD mitra kerja kadepannya. Memang ada plus minus, namun kinerja rata-rata bagus," pungkas Bobby.
Ketua Pansus IV, Mastilizal Aye menyampaikan, dari pembahasan Pansus IV bersama 12 OPD terhadap LKPJ Wali Kota Padang, ternyata kinerja mereka di 2022 cukup bagus, memang ada beberapa yang tidak mencapai target, mungkin karena efesiensi anggaran ketika anggaran 2022.
Sampaikan LKPJ
Wali Kota Padang Hendri Septa menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2022 kepada DPRD. LKPJ tersebut diserahkan dalam papat paripurna dewan di ruang sidang utama dedung dewan, Jalan Sawahan, Sabtu (11/3/2023) malam.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Syafrial Kani itu pun, selain diikuti para wakil dan anggota DPRD juga dihadiri unsur forkopimda, Sekda Andree Algamar bersama para Asisten dan kepala OPD terkait baik secara langsung maupun melalui virtual.
Ketua DPRD Syafrial Kani, setelah diajukan wali kota ke DPRD, sesuai dengan mekanisme, maka dewan akan membentuk panitia khusus yang akan membahas LKPJ itu. Panitia khusus yang nantinya akan menelaah serta mengecek ke lapangan tentang apa-apa saja yang disampaikan wali kota. "Kita siap membahas, sekaligus memperbaiki jika ada kekurangan dalam LPKJ tersebut," katanya.
Dijelaskan Syafrial Kani, DPRD siap kolaborasi dengan Pemko Padang guna mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan harapan masyarakat. "Dewan siap kolaborasi dengan pemerintah kota," katanya.
Dalam rapat paripurna dewan, Wali Kota Hendri Septa menjelaskan, LKPJ yang disampaikannya tersebut merupakan wujud nyata bentuk akuntabilitas publik dari penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala daerah kepada DPRD sebagai lembaga resmi yang mewakili masyarakat.
LKPJ ini penting disampaikan sebagai bahan telaahan dan tanggapan berupa saran atau masukan untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik ke depannya.
"Penyampaian LKPJ ini pada hakekatnya adalah laporan atau informasi tentang hasil dan capaian program kegiatan atas pemanfaatan keuangan daerah. Sebagaimana semuanya telah disepakati bersama antara pemko dan DPRD," terang wali kota.
“Tentunya hasil-hasil yang dicapai beserta persoalan yang dihadapi selama pelaksanaan tugas tahun 2022 lalu akan kita evaluasi secara bersama dan akan dijadikan masukan bagi pelaksanaan tugas dan kegiatan untuk tahun yang akan datang,” kata wali kota.
Wali Kota Hendri Septa mengungkapkan rasa syukurnya seiring berbagai capaian yang mampu diraih Pemerintah Kota Padang sejauh ini. "Alhamdulillah, selama 2022 di samping peningkatan terkait kinerja dan pelayanan publik, sejumlah prestasi mampu kita toreh dengan meraih 29 penghargaan dari pemerintah pusat dan juga provinsi," ungkapnya.
Ia menjelaskan, terkait capaian yang telah didapatkan diantaranya mulai dari berhasil meningkatkan kualitas pendidikan. Hal itu ditandai dengan meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) dari 82,92 persen di 2021 menjadi 83,26 persen di 2022. Hasil ini menjadikan IPM Padang selalu tertinggi di Sumbar dan berada di atas rata-rata target nasional.
"Untuk peningkatan di bidang pendidikan salah satu upaya yang telah kita lakukan adalah dengan adanya guliran program unggulan untuk pemenuhan sekolah satu shift. Sampai saat ini telah terbangun sebanyak 229 unit ruang kelas baru (RKB) dari 500 RKB tang ditargetkan hingga akhir 2023," jelasnya.
Selanjutnya, kata Hendri Septa lagi, untuk di bidang kesehatan pemko juga berhasil menurunkan angka stunting dari 20,92 persen di 2019 menjadi 18,9 persen di 2021.
"Kita juga telah melakukan pembangunan dan pengembangan jalan permukiman, pembangunan jembatan dan drainase serta penyediaan angkutan umum melalui penyediaan transportasi bus massal Trans Padang. Selama 2022 kita telah berhasil menyediakan 4 koridor dari 6 koridor yang ditargetkan selesai di 2023 ini," tambahnya.
Selain itu wali kota milenial itu menerangkan, pihaknya juga telah membangun sarana-prasarana perdagangan bagi Pasar Raya Padang dan pasar-pasar pembantu lainnya.
"Saat ini juga telah tersedia Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center sebagai wadah tempat berkumpul komunitas kreatif untuk mengembangkan industri kreatif Kota Padang. Kemudian masih banyak lagi yang telah dan akan kita lakukan lagi tentunya."
"Kita berharap, dengan upaya itu semua visi dan misi kota serta 11 progul dapat tercapai sesuai harapan. Tentunya membutuhkan dukungan semua pihak terutama dari DPRD Padang," kata dia. (adv)