 |
Bupati Freddy Thie bersama kepala SMA dan SMK yang ikut rakor. |
KAIMANA-Bupati Freddy Thie menutup rapat koordinasi bidang pendidikan musyawarah kepala SMA dan SMK se-Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kabupaten Kaimana menjadi tuan rumah dalam kegiatan ini yang diselenggarakan di gedung Pertemuan Kroy, Rabu (22/6/2023). Peserta berasal dari 12 kabupaten dan satu kota.
Bupati meminta berbagai rekomendasi yang dihasilkan dari rapat koordinasi ini mestinya tidak hanya diserahkan kepada pemerintah provinsi saja, melainkan harus diberikan juga kepada para kepala daerah kabupaten dan kota.
“Rapat koordinasi ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 106/2021 sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 21/2021 tentang Otonomi Khusus Papua, kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari provinsi kembali ke kabupaten/kota,” katanya.
Ia menambahkan, sejak dilantik pada 2021 lalu, urusan pengelolaan SMA dan SMK ini masih diberikan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Kaimana tidak hanya tinggal diam. Berangkat dari komitmen pembenahan pendidikan, pemda Kaimana memberikan berbagai bantuan.
“Kami telah mengintervensi dengan memberikan bantuan seragam gratis bagi siswa-siswi SMA dan SMK mulai dari 2021 sampai 2022,” ujar Freddy.
Komitmen pemerintah daerah terkait pendidikan ini tertuang jelas dalam visi-misi bupati dan wakil bupati. Salah satunya, berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Itu sebabnya, pemda memberikan atensi yang sangat serius dalam sektor pendidikan ini.
“Saya tidak mau, saya punya anak-anak yang dari kampung tidak bisa melanjutkan sekolah karena seragam ataupun biaya sekolah,” tegas Freddy.
Bupati menegaskan, pemerintah hadir untuk memberikan ruang kepada anak-anak daerah. Untuk mereka bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan layak.
Bahkan tahun ini, pemda bersama Yayasan Tangan Pengharapan kerjasama untuk membangun asrama bagi anak-anak SMA dan SMK. Langkah ini diambil mengingat banyak sekali anak-anak yang ingin melanjutkan SMA atau SMK di kota, tetapi kesulitan tempat tinggal.
“Kita ingin agar adik-adik yang mau lanjut sekolah di SMA/SMK di kota, tidak lagi memikirkan tempat tinggal. Adik-adik kita tidak boleh dibebani, mereka harus fokus untuk belajar,” ujarnya.
Dia menegaskan agar hasil rekomendasi dari rapat koordinasi ini diberikan kepada kepala daerah kabupaten dan kota. Agar berbagai langkah strategis pemda dan pemkot mengenai pendidikan bisa selaras. (farid)