 |
Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal dan Wagub Sumbar, Audy Joinaldy |
SAMARINDA-Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy beserta sejumlah jajaran di lingkup pemprov studi banding tentang pengelolaan carbon trading atau perdagangan karbon ke Kalimantan Timur. Sumbar ingin pula seperti provinsi tersebut karena mendapat kompensasi Rp260 miliar dari Bank Dunia.
Kunjungan rombongan Pemprov Sumbar tersebut diterima Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik dan jajaran di kantor gubernur, Selasa (17/10/2023).
Salah satu alasan yang menjadi pendorong Pemprov Sumbar studi banding ke Kaltim, menurut Audy Joinaldy adalah keberhasilan Kalimantan Timur dalam menurunkan emisi karbon dan mendapatkan kompensasi Rp260 miliar dari Bank Dunia.
“Awalnya saya baca berita di media-media nasional yang menyatakan Kaltim dapat ratusan miliar rupiah dari carbon trading (perdagangan karbon). Saya berpikir harusnya Sumbar juga bisa memperoleh hal yang sama, karena kita juga berkontribusi dalam menyuplai oksigen Indonesia dan dunia melalui menjaga kelestarian kawasan hutan. Atas dasar itulah, kemudian saya mengajak sejumlah OPD terkait untuk belajar bagaimana pengelolaannya ke Kalimantan Timur,” ucap Audy.
Wagub menuturkan, total penduduk Sumbar saat ini berjumlah sekitar 5,6 Juta jiwa. Secara geografis, lebih kurang 30 persen wilayah Sumbar merupakan kawasan hutan lindung. Maka dapat diartikan 10 dari 19 kabupaten/kota atau 85 persen dari total nagari/desa yang ada di Sumbar itu berada di sekitar kawasan hutan.
Audy menilai, meskipun luas wilayah dan hutan Sumbar tidak seluas Kaltim. Namun, paling tidak keberhasilan Kaltim dalam pengelolaan carbon trading juga bisa diterapkan di Sumbar sehingga dapat mendatangkan pendapatan baru bagi daerah.
“Jadi kita ingin belajar bagaimana cara dapat duit dari carbon trading ini, mengingat lebih dari setengah daratan wilayah Sumbar adalah hutan. Kita ingin mempelajari bagaimana menyiapkan programnya, mulai dari penyiapan dokumen hingga implementasinya. Kita bisa copy jika berkenan kawan-kawan berbagi ilmu dengan kami, sehingga kami bisa mempersiapkan mulai dari hulunya,” jelas Audy yang dikutip dari siaran pers Biro Adpim Setdaprov Sumbar.
Gubernur Akmal Malik mengungkapkan, keberhasilan Kaltim dalam penurunan emisi karbon hingga mendapatkan kompensasi dari Bank Dunia tidak terlepas dari komitmen kuat pemimpin Kaltim sebelumnya, yang dimulai dari Gubernur Awang Faroek Ishak dan dilanjutkan oleh Gubernur Isran Noor.
"Ini adalah hasil perjuangan gubernur sebelumnya. Tapi yang jelas, bisa sampai ketitik seperti saat ini tentu butuh proses dan perjuangan yang panjang, butuh konsistensi karena tidak instan. Perlu komitmen kuat dari pemimpin daerah dan dukungan multi pihak," ucap Akmal Malik.
Hasil perjuangan tersebut, sambung Akmal, Kalimantan Timur menjadi provinsi pertama di Indonesia dan bahkan di lingkup Asia Pasifik yang dinilai berhasil melaksanakan program kemitraan Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF CF) sebagai upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok carbon hutan di negara berkembang dengan skema pembayaran berbasis kinerja.
"Keberhasilan Kalimantan Timur hingga mendapatkan pembayaran dimuka sebesar 20,9 juta USD pada Desember 2022 merupakan hasil dari proses yang panjang. Program ini akan terus dilanjutkan untuk mendukung percepatan penerapan green economy dan transformasi ekonomi di Kalimantan Timur," jelas Akmal Malik. (*)