 |
| Ketua DPRD Syafrial Kani serahkan Perda APBD 2024 ke Wakil Wali Kota Ekos Albar |
PADANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang bersama pemerintah kota tetapkan APBD 2024 sebesar Rp2,57 triliun. Semua fraksi di DPRD sepakat dan menyetujui rancangan APBD yang diajukan pemerintah kota menjadi APBD. Fraksi memberikan catatan dan usulan terhadap pelaksanaan APBD dimaksud.
DPRD Padang memberikan persetujuan dan penetapan APBD itu melalui rapat paripurna yang diadakan Kamis (30/11/2023) di gedung dewan, Jalan Sawahan Padang.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Syafrial Kani didampingi para wakil ketua dan Sekretaris DPRD, Hendrizal. Sementara pemerintah kota diwakili Wakil Wali Kota Ekos Albar dan Sekda Andree Algamar.
Ketua DPRD Syafrial Kani mengatakan, setelah persetujuan RAPBD 2024 ini, dewan akan menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi.
"Untuk proses evaluasi sampai ke penetapan Perda Kota Padang tentang APBD Kota Padang TA 2024 ini hingga penetapan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)-nya, membutuhkan waktu lebih kurang sebulan. Sehingga APBD 2024 ini dapat efektif dilaksanakan pada awal Januari 2024," tutup Syafrial Kani.(Prokopim Kota Padang).
APBD yang disahkan itu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20/2023 yang ditandatangani Wakil Wali Kota Ekos Albar bersama Ketua DPRD Syafrial Kani yang diikuti para wakil ketua.
Dalam APBD 2024, diestimasi pendapatan daerah Rp2,53 triliun dan total belanja daerah Rp2,56 triliun. Sebelum disahkannya ranperda APBD menjadi peraturan daerah, fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhir.
 |
| Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani tandatangani persetujuan APBD 2024 |
Secara keseluruhan posisi rancangan APBD 2024, terdapat defisit diperkirakan Rp34,915 miliar dan defisit ditutupi dengan pembiayaan daerah Rp45,686 miliar. Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) pada rancangan APBD 2024 ditetapkan Rp0,00.
Banyak usulan yang disampaikan fraksi melalui juru bicara masing-masing. Fraksi PAN melalui juru bicaranya Faisal Nasir mengapresiasi realisasi program unggulan (progul) Pemerintah Kota Padang hingga November 2023 mencapai 122,51 persen.
“Ini tentu menggembirakan, dari sebelas dari progul, tiga di antaranya sudah melebihi jauh dari target," ungkap Faisal Nasir.
Dalam nota keuangan rancangan APBD 2024, tertuang kebijakan umum belanja daerah pada APBD diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat salah satunya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan. “Fraksi PAN setuju dengan upaya yang dilakukan itu,” ujarnya.
Berdasarkan kesepakatan bersama badan anggaran dan TAPD terhadap hasil pembahasan rancangan APBD 2024, dijelaskan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp706,838 miliar. Angka ini jauh menurun dari target PAD 2023 yang mencapai Rp928,650 miliar. Pendapatan asli daerah turun Rp200 miliar lebih.
"Ini perlu ditelusuri dan didalami. Apalagi belakangan, gencar pula memasang spanduk, belum bayar pajak di sejumlah resto, cafe dan sebagainya,” ucapnya.
Fraksi PAN menilai RAPBD 2024 menjadi tonggak penting bagi Pemerintah Kota Padang sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMD periode 2019-2024. RAPBD yang disusun semestinya merupakan upaya dalam menjaga pencapaian target yang sudah disepakati bersama dalam RPJMD 2019-2024.
Jika dibandingkan dengan APBD 2023, maka terjadi penurunan belanja daerah pada APBD 2024 sebesar Rp209,51 miliar atau turun 8,13 persen. Hal ini tentu memberikan keprihatinan, akan optimisme tercapainya target-target pembangunan yang sudah ditetapkan dalam revisi RPJMD.
“Melihat kondisi APBD 2024 ini, maka tergambarlah belanja daerah sebagian besarnya hanya menampung kegiatan rutin pemerintah kota,” pungkasnya.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), maka selambat-lambatnya lima tahun sejak ditetapkan, daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD.
 |
| Anggota DPRD ikuti paripurna penetapan APBD 2024 |
“Melihat kepada belanja pegawai kita pada RAPBD 2024, yang mencapai Rp1,354 triliun atau masih jauh di atas 40 persen, maka hal ini perlu menjadi perhatian bersama,” katanya.
Sementara itu, Fraksi PKS melalui Sekretaris Fraksi PKS, Rafdi dalam paripurna itu juga mencatat ada beberapa progul yang belum maksimal penuntasannya, antara lain, besarnya angka kemiskinan dan pengangguran di Padang, Persoalan banjir dan macet yang semakin merata dan sebagainya.
"Oleh karena itu, kami berharap RAPBD 2024 bisa menjawab capaian progul tersebut atau menuntaskan target pembangunan daerah tersebut," kata dia.
Ditambahkan, Padang saat ini sudah darurat sampah, produksi sampah warga dalam sehari mencapai 640 ton. Fraksi PKS mengingatkan, kunci keberhasilan bank sampah adalah pada kesiapan dan konsistensi dalam pelaksanaan.
Jika hal ini tidak dilakukan maka program ini hanya akan jadi lip service saja. Pada 2024, setidaknya Rp71.377 miliar merupakan anggaran Dinas Lingkungan Hidup yag harus dimanfaatkan untuk penanganan sampah, seperti optimalisasi program refuse derived fuel (RDF).
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Mastilizal Aye menyebutkan, dari sisi pendapatan daerah, PAD 2024 lebih rendah dibandingkan dengan PAD 2023.
Penurunan target PAD 2024 dibandingkan dengan PAD 2023 patut menjadi perhatian semua pihak. Penurunan target PAD 2024, maka banyak kegiatan yang harus dikoreksi dan dibatasi.
Pada 2022, data kemiskinan yang dirilis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menunjukkan peningkatan kemiskinan ekstrim di Padang sebesar 69 persen. Kemudian dilakukan upaya dan secara bertahap berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim itu. Atas keberhasilan itu, pemerintah kota diganjar dana Rp5,3 miliar.
Pada 2023, BPS merilis tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Padang mencapai 11,69 persen, sehingga menjadikannya wilayah dengan jumlah pengangguran tertinggi di Sumatera.
"Walaupun kemudian, angka tersebut diduga berasal dari lulusan perguruan tinggi di Padang, namun kami tetap berharap Pemko padang dapat melakukan koreksi dan berusaha keras menurunkan angka TPT. Kami melihat Ranperda APBD 2024 masih samar-samar apakah dapat menuntaskan capaian RPJM tahun terakhir termasuk juga program unggulan walikota," sebut Mastilizal Aye.
Fraksi Gerindra meminta pemko lebih fokus dan lebih intensif dalam menangani permasalahan banjir yang kerap melanda kota. "Pengendalian banjir perlu dilakukan secara komprehensif melalui koordinasi yang bagus dengan pemerintah pusat, provinsi dan pihak swasta disamping perlunya peninjauan kembali masterplan drainase 2010," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Ekos Albar atas nama pemerintah kota mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah mendukung penetapan APBD2024 sesuai dengan waktu yang ditentukan.
“Alhamdulillah, harmonisasi dan sinergi ini semoga senantiasa terus bisa kita jaga bersama. Sehingga sasaran pembangunan di Kota Padang dan kesejahteraan masyarakat dapat kita capai dengan sebaik-baiknya," ungkap Ekos.
Dia menyampaikan harapan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh Kepala OPD di lingkup pemko untuk dapat memperhatikan dan menindaklanjuti saran-saran dari seluruh anggota fraksi DPRD.
“Masukan dan catatan yang diberikan masing-masing fraksi menjadi catatan penting bagi kita untuk melanjutkan program pembangunan di 2024 mendatang. Terutama sekali dalam menuntaskan 11 program unggulan dan visi-misi Kota Padang yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024," tegasnya.
Dia menjelaskan, untuk prioritas pembangunan di 2024, pemko akan tetap menjalankan program pembangunan sesuai visi dan misi, terutama di sektor pendidikan, perdagangan dan pariwisata.
“Ketiga sektor ini harus lebih kita giatkan lagi di samping sektor penting lainnya seperti pengembangan UMKM masyarakat dan kebutuhan strategis lainnya,” pungkas Ekos Albar. (adv)