 |
| Wali Kota Hendri Septa resmikan gedung baru DPRD Padang di Aia Pacah |
PADANG-Gedung baru DPRD Padang yang terletak di kawasan pusat pemerintahan Aia Pacah diresmikan, Jumat (22/12/2023). Gedung baru itu selemparan batu dari kantor wali kota. Dengan demikian, koordinasi pemerintahan makin mudah.
Peresmian gedung itu dilakukan Wali Kota Hendri Septa didampingi Wakil Wali Kota Ekos Albar, Ketua DPRD Padang Syafrial Kani Datuk Rajo Jambi, Sekretaris Daerah Andree Algamar dan pejabat lainnya.
Peresmian tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Padang Arnedi Yarmen, Amril Amin, Ilham Maulana, Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar, anggota DPRD, unsur forkopimda dan undangan lainnya.
Andree Harmadi Algamar selaku ketua panitia pembangunan mengatakan, pelaksana kegiatan fisik atau konstruksi pembangunan adalah PT. Nindya Karya dengan nilai kontrak Rp129.198.063.082,78 dan nomor kontrak 18/Kont-PB/APBD/PUPR/2021, tanggal kontrak 08 Desember 2021.
Sedangkan manajemen konstruksi dikerjakan oleh PT. Artefak Arkindo (persero) dengan nilai kontrak Rp3.469.266.150 dan nomor kontrak: 11/Kont-PB/APBD/PUPR/2021 dan tanggal kontrak 8 Desember 2021.
"Lama pekerjaan adalah 750 hari kalender atau 25 bulan dan sumber dana APBD Padang 2021-2023 dengan masa pemeliharaan 180 hari kalender," ungkapnya.
Sementara itu, PHO: PHO.03/FS-KPG/DPRD/GPL-PUPR/2023, tanggal 30 November 2023, dimana pelaksanaan selesai lebih cepat satu bulan.
 |
| Ketua DPRD, Syafrial Kani beri sambutan |
Wali Kota Hendri Septa mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26/2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang ke Wilayah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, pemerintah kota telah melakukan beberapa langkah mulai dari pembebasan lahan hingga membangun beberapa kantor, di antaranya balaikota, kantor Bappeda, kantor DKK dan beberapa sarana pendukungnya seperti, jalan, tempat parkir, lapangan upacara dan lainnya.
Dikatakannya, pada 2021 pemerintah kota mulai membangun kantor DPRD. Kantor DPRD adalah cerminan wajah pemerintah kota. Maka oleh sebab itu, penyediaan bangunan dan sarana prasasara kantor DPRD yang representatif sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, pembangunan gedung DPRD dengan luas bangunan 11.267 meter persegi mulai dibangun pada 8 Desember 2021 dan diselesaikan lebih cepat satu bulan dari masa kontrak yang direncanakan.
"Dengan harapan, semoga dengan adanya kantor baru DPRD yang lebih representatif dan dapat pula meningkatkan pelayanan pada masyarakat," harapnya.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Nindya Karya (Persero) sebagai kontraktor pelaksana dan PT Artefak Arkindo sebagai onsultan manajemen konstruksi, beserta semua pihak yang turut mendukung kelancaran dan keberhasilan pembangunan ini," ujarnya.
"Alhamdulillah, kerjasama yang solid dan dedikasi dari semua pihak telah memastikan penyelesaian proyek ini dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih atas kontribusi dan dukungan yang luar biasa," tukuknya.
 |
| Gedung baru yang diresmikan |
Dikatakan wali kota, untuk meningkatkan fungsi layanan kantor DPRD perlu ditambahkan sarana pendukung yaitu pembangunan landscape dan sarana parkir.
Ketua DPRD Syafrial Kani mengatakan, bangunan kantor DPRD dibangun bersebelahan dengan kantor wali kota yang menjadikan ini sebagai komplek perkantoran pemerintahan kota, tentunya memberikan makna tersendiri.
"Dengan berdampingannya gedung kantor DPRD dengan gedung kantor wali kota, diharapkan akan lebih memperkuat sinergisitas dan koordinasi antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam menciptakan masyakarat yang adil, makmur dan sejahtera," kata dia.
Dikatakannya, pembangunan telah menghabiskan dana sebesar lebih dari Rp117 miliar dengan waktu pembangunan selama dua tahun (dari 2022 sampai dengan 2023).
"Tentunya gedung rakyat yang mewah ini selayaknya akan memperkuat komitmen kita sebagai lembaga legislatif untuk bekerja lebih maksimal dalam menampung aspirasi rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat dan mengawal agar pemerintahan selalu berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap produk peraturan daerah yang dilahirkan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat," tukuknya.
"Dengan telah dibangunnya gedung kantor DPRD, tentunya tidak menjadikan kita semua berpuas diri. Hal ini karena pada tahun terakhir di masa bakti 2019 – 2024, baik bagi kepala daerah ataupun DPRD, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang belum kita tuntaskan," tegasnya.
Menurutnya, dalam hal membangun gedung kantor atau dinas sebagai tempat memberikan pelayanan kepada masyarakat, Padang masih belum memiliki bangunan kantor Dinas Pendidikan yang sampai saat ini masih menyewa kepada Universitas Bung Hatta Padang.
"Atau bangunan mall pelayanan publik yang masih tergabung dengan Pasar Raya Padang Blok III, atau kantor Dinas Pariwisata yang menempati bekas rumah dinas Ketua DPRD dan masih ada beberapa kantor dinas ataupun kantor lurah yang belum memiliki bangunan kantor yang ideal dan representatif," ujarnya.
"Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi kita semua, agar pelayanan dan pengabdian kita kepada masyarakat menjadi lebih baik dari hari ke hari," pungkasnya.
Ia berharap, dengan telah dibangunnya gedung kantor DPRD atau gedung rakyat ini akan menambah kuat komitmen dari para wakil rakyat yang berkantor didalamnya dalam menampung, memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi dan keinginan masyarakat untuk kota yang semakin baik. (*)