BUKITTINGGI-Presiden Republik Indonesia Joko Widodo perintahkan Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk memenuhi permintaan petani seluruh Indonesia terhadap pupuk. Aspirasi dan keluhan petani itu disampaikan kepada kepala negara ketika rapat terbatas.
Hal demikian disampaikan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman. Sebelumnya pemerintah menganggarkan hanya 4,7 juta ton pupuk pada tahun 2024 menjadi naik dua kali lipat dari angka itu , yakni 9,5 juta ton.
“Kami ikut rapat terbatas dua hari yang lalu. Alhamdulillah Pak Presiden, kami sampaikan aspirasi dan keluhan petani seluruh Indonesia. Dengan cepat bapak presiden perintahkan penuhi permintaan petani seluruh Indonesia yaitu pupuk, dimana dianggarkan tahun ini hanya 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Dua kali lipat naik,”ujarnya.
Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pertanian dan Pangan akui program pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat membantu para petani di daerah ini.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi, Hendri (3/3/2024) menyebutkan sejauh ini distribusi pupuk subsidi tidak mengalami masalah di Kota Bukittinggi, dikarenakan pupuk disalurkan melalui kelompok tani dan kemudian dibagikan ke masing-masing anggota.
Dikatakan, pupuk subsidi itu diperuntukan bagi petani yang membudidayakan komoditas padi. Pihaknya akui petani yang tergabung di kelompok tani untuk membeli pupuk subsidi itu sekarang tidak lagi dihadapkan dengan kepemilikan kartu tani sehingga menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Iya, kelompok tani itu telah terdaftar di dinas kita, dan kita usulkan untuk mendapatkan kuota pupuk subsidi,” ucapnya
Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi juga mengaku kelompok tani masih membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), dimana ada rencana musim tanam, luas tanam, sehingga mempengaruhi kebutuhan pupuk subsidi yang diinginkan. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) itu dibuat satu tahun sebelumnya dan diusulkan oleh dinasnya.
Menurut Hendri, pengawasan penyaluran pupuk subsidi itu dilakukan dengan sinergi lintas sektoral yakni kejaksaan, TNI, POLRI, dan unsur lainnya yang tergabung di Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi optimis KP3 menerapkan tugas dan fungsinya hingga distribusi pupuk subsidi tidak mengalami permasalahan.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia meningkatkan coverage area luasan tanam sektor pertanian dengan pompanisasi sawah tadah hujan di Pulau Jawa dan luar Jawa. Kementan RI menargetkan di Pulau Jawa terdapat 500 ribu hektar, lalu 500 ribu hektar di luar Jawa. Upaya pengairan sawah tadah hujan dengan memanfaatkan keberadaan sungai dan dipompa airnya sehingga air hujan yang jatuh ke bumi Indonesia mengalir ke laut tidak biarkan sia-sia. (LK/IKP)