 |
| Pembukaan forum perangkat daerah |
AGAM - Kabupaten Agam telah mengadakan forum lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2025.
Forum ini diadakan di beberapa lokasi, termasuk Aula Bappeda, DPRD, dan Aula Dinkes Padang Baru Lubuk Basung, pada hari Senin (25/3).
Di aula Dinkes, forum ini menjadi platform untuk pemaparan dari Dinas Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (Dalduk KB), serta Bagian Kesra, dengan dihadiri oleh staf Ahli Bupati Bidang SDM Roza Syafdefianti SSTP MSc dan Asisten Pemerintahan Umum Drs Asril.
Berbagai OPD dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Bundo Kanduang, serta pihak terkait diundang untuk memberikan tanggapan terhadap paparan tersebut.
Sebagai pemapar pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) yang diwakili oleh Kepala Dinas, menjelaskan rencana kerja tahun 2025 yang membutuhkan dana sebesar Rp. 690 miliar untuk peningkatan pendidikan dan kebudayaan.
"Dana kebutuhan yang diajukan pada tahun 2025 mencapai Rp. 690 miliar, yang akan dialokasikan untuk kegiatan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan," papar Taslim.
Pada kesempatan kedua, Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Sekretaris, memaparkan tentang rencana penyediaan fasilitas kesehatan dan sektor non-fisik lainnya.
"Dalam tahun 2025, Dinkes akan membangun dan merehabilitasi beberapa puskesmas di beberapa nagari," ungkap Iswon.
Dinas Dalduk KB juga menyampaikan rencana kerjanya untuk tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp16,7 miliar dalam pengendalian penduduk dan penanganan isu-isu strategis lainnya.
"Isu stunting merupakan isu nasional yang perlu kita tangani, dan saat ini angka stunting di Kabupaten Agam mencapai 24,6%," tambahnya.
Sesi terakhir paparan pada sesi pertama dilakukan oleh Dinas Sosial yang diwakili oleh Yunilson.
Dikatakannya bahwa pada tahun 2025, fokus OPD yang dipimpinnya adalah pada bidang sosial, dengan anggaran sebesar Rp. 6,9 miliar.
"Anggaran di Dinas Sosial tahun depan mencapai Rp. 6,9 miliar, yang akan digunakan untuk kegiatan rutin dan teknis seperti pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial," jelas Yunilson.
Forum OPD sesi II dilanjutkan dengan penyajian materi dari DPMN.
Bidang Pemberdayaan, Irja, menjelaskan bahwa ada 6 isu yang perlu ditangani oleh DPMN tahun 2025 sebagai pusat pembangunan.
Kabag Kesra yang juga OPD pemapar fokus pada kontribusi perantau terhadap pembangunan, menyambung keterangan DPMN sebelumnya.
Sesi tanggapan dimulai dengan permintaan saran dan masukan dari OPD, LKAAM, Bundo Kanduang, dan PKK untuk menyempurnakan Renja OPD tahun 2025.
Tanggapan awal disampaikan oleh Ketua LKAAM Nasrial Dt Asalabiah yang menyoroti pentingnya melibatkan LKAAM dalam Renja OPD.
"Kami siap untuk terlibat dalam menjalankan rencana kerja OPD guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Kepala Dinas Pol PP/Damkar yang diwakili oleh Sekretaris Afliwaneri menyarankan kepada OPD untuk membuat MoU dengan Pol PP pada bidang-bidang yang berkaitan dengan tupoksi.
"Kami mengajak OPD terkait untuk berMoU dalam bidang-bidang tertentu seperti pengawasan siswa pada jam pelajaran serta penanggulangan kenakalan remaja dan peredaran narkoba di tengah masyarakat," harapnya.
Selanjutnya, pada Renja DPMN, tanggapan juga diberikan oleh LKAAM serta Bundo Kanduang yang menekankan pentingnya pelibatan kedua lembaga tersebut dalam menyukseskan pembangunan.
Dalam forum OPD ini, Asisten III menegaskan bahwa sinergitas antar OPD sangat diperlukan dalam menjalankan rencana kerja tahun 2025.
"Sinergitas semua OPD dan stakeholder merupakan pilar utama dalam melaksanakan dan menyukseskan rencana kerja ini agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat," tutup Asril. (HR)