 |
| Ketua DPRD didampingi para wakil ketua dan sekretaris DPRD bersama Wali Kota Hendri Septa saat rapat paripurna |
PADANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang adakan rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPPj) Wali Kota Padang 2023. Rapat paripurna diadakan di ruang siang utama, komplek pemerintahan Aie Pacah, Senin (1/4/2024).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD, Syafrial Kani yang dihadiri jajaran waki ketua dan Sekretaris DPRD. Dari jajaran pemko hadir sejumlah kepala OPD dan undangan lainnya.
Fraksi PKS melalui juru bicaranya menyoroti sejumlah hal di LKPj wali kota. Fraksi itu memberikan catatan khusus, terutama soal perlunya digitalisasi pemerintahan. Saatnya pemerintahan mengubah mindset dengan memanfaatkan teknologi, bukan lagi kinerja manual.
Dikatakan, LKPi merupakan acuan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang dapat memenuhi kehendak rakyat.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, hadir untuk mengatur kewenangan DPRD membahas Laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan dan kinerja pemerintahan daerah.
Fraksi PKS memberikan sejumlah rekomendasi. Di bidang kepegawaian, pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen pada APBD dan berlaku secara bertahap lima tahun kedepan, PKS minta wali kota melalui OPD terkait menyusun langkah-langkah terukur untuk penyelesaiannya, berupa implementasi program digitalisasi pemerintah yang akan mengganti peran orang dengan tekhnologi.
 |
| Juru bicara fraksi sampaikan pendapat akhir |
Rekomendasi dalam bidang keuangan dan ekonomi, BPKAD diminta untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar dapat terus mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) daerah. Terus melakukan identifikasi dan sertifikasi terhadap aset-aset daerah yang belum terdata.
"Kami berharap agar pemerintah kota dapat mempercepat proses-proses birokrasi dan administrasi keuangan terhadap pencairan dana BTT kebencanaan. Pada saat terjadi bencana masyarakat kita sangat butuh bantuan, dan perlu penanganan segera. Pemerintah kota harus mampu mengambil keputusan cepat, jika memang harus ditetapkan status darurat bencana," ujar juru bicara.
Kemuudian, dalam bidang pembangunan, dalam evaluasi kinerja penanggulangan banjir di Padang, perlu solusi. Banyaknya genangan air saat hujan dengan intensitas tinggi, belum lagi resiko banjir, banjir rob saat pasang laut naik, mengakibatkan beberapa lokasi menjadi kawasan langganan banjir akut.
Hal ini menunjukan pemerintah kota, seolah-olah belum memiliki rencana besar dan rencana aksi penanggulangan banjir. Program penanggulangan banjir yang dibuat hendaknya dituangkan dalam bentuk kegiatan perencanaan dan fisik yang ter-integrasi, Sehingga bisa mengatasi masalah banjir.
Tolok ukur kinerja / keberhasilan bukan hanya dilihat dari Progres Keuangan atau aspek capaian fisik, tapi lebih kepada manfaat. Hal ini dapat terlihat dari seberapa banyak berkurangnya titik banjir.
Terkait dengan operasional Bus Trans Padang, secara target progul sudah tercapai untuk beroperasi enam koridor. Namun perlu diperhatikan, sampai saat ini masih banyak masalah yang ada seperti ketersediaan bus tiap koridor yang masih kurang yang tentu beresiko terhadap waktu tunggu, bus juga belum didukung infrastruktur jalan yang memadai, dan bus belum memiliki interkoneksi dengan sesama bus dan angkutan kota lainnya.
 |
| Anggota DPRD Padang ikuti paripurna |
Meski LKPJ diterima semua fraksi, namun pemerintah kota wajib melaksanakan catatan dan rekomendasi yang disampaikan. Perbaikan perlu dilakukan demi pembangunan Padang yang lebih baik di masa depan.
Ketua DPRD Syafrial Kani mengungkapkan, dalam hasil rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi, semua fraksi menyatakan setuju. "Masing-masing fraksi telah menyerahkan pandangan umum atas LKPJ dan menyatakan setuju namun dengan beberapa catatan,” ujarnya.
Dikatakan, sejumlah catatan dari penyampaian pendapat akhir fraksi di antaranya persoalan banjir. “Banjir merupakan permasalahan setiap tahun yang belum teratasi. Kita bertahap sebelum akhir masa jabatan wali kota bisa menyelesaikan masalah tersebut,” katanya.
Dalam penyampaian pendapat akhir, Fraksi Gerindra berpendapat, pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD 2022 masih belum dilandasi dengan program dan kegiatan yang terencana yang mampu memenuhi tujuan dari pembangunan, yaitu peningkatan pendapatan perkapita, hadirnya pelayanan yang berkualitas serta kesejahteraan bagi masyarakat.
"Namun demikian, semua catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan ini hendaknya tidak sebatas menjadi catatan saja, tapi perlu perhatian serius dari wali kota untuk ditingkatkan nilai laporannya serta dapat memaksimalkan kinerja pemerintah ke depan," ujarnya.
Wali Kota Padang Hendri Septa menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2023 kepada DPRD. LKPJ tersebut diserahkan dalam papat paripurna dewan beberapa waktu lalu.
Dalam rapat paripurna dewan, Wali Kota Hendri Septa menjelaskan, LKPJ yang disampaikannya tersebut merupakan wujud nyata bentuk akuntabilitas publik dari penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala daerah kepada DPRD sebagai lembaga resmi yang mewakili masyarakat.
LKPJ ini penting disampaikan sebagai bahan telaahan dan tanggapan berupa saran atau masukan untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik ke depannya.
"Penyampaian LKPJ ini pada hakekatnya adalah laporan atau informasi tentang hasil dan capaian program kegiatan atas pemanfaatan keuangan daerah. Sebagaimana semuanya telah disepakati bersama antara pemko dan DPRD," terang wali kota. (adv)