Kota Padang kaya dengan bangunan bersejarah yang menjadi destinasi wisata. |
PADANG-Pemerintah melalui Pj Sekdako, Yosefriawan sampaikan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang 2025-2045.
Pemerintah kota mengklaim angka kemiskinan turun tajam di Padang. Lantaran angka kemiskinan turun tajam, pemerintah kota diganjar insentif oleh pemerintah pusat.
Ranperda itu disampaikan melalui rapat paripurna DPRD di ruang sidang Utama, Gedung dewan pusat perkantoran Aie Pacah, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Senin (3/6/2024).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Syafrial Kani didampingi Wakil Ketua Arnedi Yarmen, Amril Amin, Ilham Maulana dan Sekretaris Dewan Hendrizal Azhar.
Yosefriawan menyampaikan, Pemerintah Kota Padang telah melakukan evaluasi pelaksanaan RPJPD 2005-2025 sesuai dengan amanat Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 dan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 600 Tahun 202
Dijelaskan Yosefriawan, Padang telah berhasil mewujudkan visi pembangunan kota 2005-2025 berupa terwujudnya masyarakat madani yang berbasis industri, perdagangan dan jasa yang unggul dan berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur yang dilaksanakan melalui tujuh misi pembangunan dan sepuluh sasaran pokok daerah.
Dijelaskannya, capaian indikator makro pembangunan telah baik seperti capaian pada laju pertumbuhan ekonomi, ipm, angka pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi.
"Alhamdulillah di 2023, berdasarkan data dari Satuan Tugas Pengelola Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Panusia dan Kebudayaan, kita dapat menurunkan jumlah kemiskinan ekstrim dari 6.340 jiwa menjadi 1.490 jiwa atau turun 4.850 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah kemiskinan ekstrim di 2022. Jika diestimasi tingkat kemiskinan ekstrim di Padang hanya tinggal 0,15 persen dan hal ini perlu kita memberikan perhatian khusus untuk menghapus kemiskinan ekstrem di akhir tahun ini," kata dia. (*)