 |
| Pejabat Sekdako serahkan ranperda ke Ketua DPRD Padang |
PADANG-Pemerintah melalui Pj Sekdako, Yosefriawan sampaikan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang 2025-2045.
Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani menyatakan, secara kelembagaan, renperda itu segera dibahas. Dewan akan membentuk panitia khusus, rapat-rapat dan membahas ranperda tersebut.
"Kita mendukung pemerintah kota dalam mewujudkan visi dan misi," kata dia.
Syafrial Kani menyebutkan, DPRD ingin memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dengan jalan mendukung kebijakan yang dijalankan pemerintah kota.
Ranperda itu disampaikan melalui rapat paripurna DPRD di ruang sidang Utama, Gedung dewan pusat perkantoran Aie Pacah, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Senin (3/6/2024).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Syafrial Kani didampingi Wakil Ketua Arnedi Yarmen, Amril Amin, Ilham Maulana dan Sekretaris Dewan Hendrizal Azhar.
 |
| Anggota DPRD Padang ikuti paripurna |
Yosefriawan menyampaikan, Pemerintah Kota Padang telah melakukan evaluasi pelaksanaan RPJPD 2005-2025 sesuai dengan amanat Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 dan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 600 Tahun 202
Dijelaskan Yosefriawan, Padang telah berhasil mewujudkan visi pembangunan kota 2005-2025 berupa terwujudnya masyarakat madani yang berbasis industri, perdagangan dan jasa yang unggul dan berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur yang dilaksanakan melalui tujuh misi pembangunan dan sepuluh sasaran pokok daerah.
Dijelaslannya, capaian indikator makro pembangunan telah baik seperti capaian pada laju pertumbuhan ekonomi, ipm, angka pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi.
"Alhamdulillah di 2023, berdasarkan data dari Satuan Tugas Pengelola Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Panusia dan Kebudayaan, kita dapat menurunkan jumlah kemiskinan ekstrem dari 6.340 jiwa menjadi 1.490 jiwa atau turun 4.850 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah kemiskinan ekstrem di 2022. Jika diestimasi tingkat kemiskinan ekstrem di Padang hanya tinggal 0,15 persen dan hal ini perlu kita memberikan perhatian khusus untuk menghapus kemiskinan ekstrem di akhir tahun ini," kata dia.
Dijelaskan Yosefriawan, pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran telah dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi:
1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
2. Peningkatan pendapatan masyarakat
3. Oenurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan terbukti sangat efektif menurunkan jumlah kemiskinan ekstrem di Padang. Hal ini juga diperkuat dari program-program pronangkis yang diampu 12 OPD dan bantuan-bantuan lain yang berasal dari CSR dan Baznas.
Dikatakan Yosefriawan ketika membacakan sambutan Pj Wali Kota Andree Algamar, atas keberhasilan tersebut, Padang diberikan penghargaan oleh pemerintah pusat berupa insentif fiskal Rp5,3 miliar atas kinerja penanggulangan kemiskinan ekstrim.
"Oleh karena itu, program yang berkaitan dengan akses ekonomi kepada masyarakat miskin dan pengendalian inflasi menjadi prioritas utama. Disamping target-target pembangunan yang sudah ditetapkan sampai dengan 2025 harus dipastikan dapat tercapai terutama yang berkaitan dengan visi Kota Padang sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Padang 2005-2025," kata dia.
 |
| Anggota DPRD ikuti rapat paripurna |
Dijelaskannya, beranjak dari sejarah panjang Padang sebagai salah satu kota yang menjadi pusat perdagangan di kawasan pantai Barat Sumatera, sangat memungkinkan Padang sebagai pusat perniagaan atau perdagangan terbesar di Sumatera dan variannya diikuti dengan berkembangnya sektor dan subsektor ekonomi dan industri kreatif.
Mobilitas ekonomi berkembang dan bergerak sesuai akselerasinya didukung posisi Padang sebagai ibu kota Sumatera Barat, akses ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang sangat dekat sebagai pintu gerbang utama para pelaku usaha masuk ke Sumatera Barat, memiliki pelabuhan laut yang cukup besar di pesisir barat Sumatera, pusat perbelanjaan modern, Pasar Raya Padang dan puluhan perguruan-perguruan tinggi, serta sarana prasarana dan infrastruktur lainnya.
Dikatakan Sekdako, beranjak dari capaian pelaksanaan RPJOD Padang 2005-2025, melalui visi RPJDP 2025-2045, pemko optimis dapat membawa Padang jauh lebih maju, modern, religius, dan sejahtera, untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan strategi pembangunan daerah yang realistis.
"Melalui forum paripurna yang terhormat ini kami berharap, agar anggota DPRD dan masyarakat dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Kota Padang agar RPJDP 2025-2045 ini betul-betul dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan bersama," kata dia. (adv)