 |
| Penjabat Wali Kota serahkan KUA-PPAS ke Ketua DPRD Padang |
PADANG-Penjabat Wali Kota Padang, Andree Algamar sampaikan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) untuk RAPBD 2025. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (12/7/2024) di Gedung dewan Aie, Pacah.
Ketua DPRD Syafrial Kani menyebutkan, anggota dan pimpinan DPRD siap membahas dan menindaklanjuti KUA dan PPAS yang diajukan pemerintah kota ke dewan. Penyamapaian itu merupakan tahapan dalam penyusunan RAPBD tahun depan.
Syafrial Kani mengungkapkan, KUA-PPAS yang disampaikan akan menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunan Padang pada 2025.
“Kami akan menggunakan KUA-PPAS ini untuk menyusun kebijakan dan langkah-langkah strategis bagi pembangunan di tahun depan, terutama dalam hal peningkatan kualitas SDM dan pengentasan kemiskinan,” kata Syafrial Kani.
Setelah mendengarkan penyampaian dari Pj Wali Kota, DPRD langsung membentuk panitia khusus yang terdiri dari Pansus I, II, III, dan IV untuk membahas lebih lanjut mengenai KUA-PPAS 2025.
 |
| Ketua DPRD Padang dan Penjabat Wali Kota |
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Syafrial Kani, didampingi Wakil Ketua Amril Amin dan Ilham Maulana. Rapat paripurna turut dihadiri para pejabat pemko yang terdiri dari para asisten dan kepala OPD, perwakilan forkopimda dan berbagai undangan lainnya.
Andree Algamar, memaparkan rencana KUA-PPAS untuk 2025 dengan menyoroti berbagai target dan anggaran untuk pembangunan. Dikatakan, pemerintah kota menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,97 persen pada 2025. Sementara itu, pengangguran diperkirakan akan mencapai 9,6 persen, kemiskinan ditargetkan berada di bawah 3,35 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 84,75 dengan gini ratio di angka 0,279.
Pendapatan daerah diproyeksikan Rp2,623 triliun, mengalami kenaikan Rp93,3 miliar atau 3,69 persen dari Rp2,530 triliun pada 2024.
Wali kota menyampaikan, pendapatan asli daerah Rp914,7 miliar, pendapatan transfer Rp1,704 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp3,7 miliar.
Untuk belanja daerah, anggaran yang direncanakan mencapai Rp2,643 triliun, yang terdiri dari belanja operasional Rp2,379 triliun (90,02 persen), belanja modal sebesar Rp252 miliar (9,53 persen), dan belanja tidak terduga Rp11,8 miliar (0,45 persen).
“Pemerintah kota merencanakan pengeluaran pembiayaan Rp25,7 miliar, yang mencakup penyertaan modal Rp15 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp10,7 miliar,” ujar Andree.
Dari perhitungan tersebut, terdapat surplus anggaran Rp20 miliar yang akan digunakan untuk menutupi defisit belanja pada 2025, sehingga KUA-PPAS 2025 dalam kondisi seimbang.
Andree mengatakan KUA-PPAS 2025 adalah bagian dari tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Padang.
“Tahun depan, fokus utama kami adalah pembangunan infrastruktur, mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat. Selain itu, kami juga akan fokus pada sektor kesehatan dan pendidikan,” katanya.
“Pemerintah mempersiapkan Padang menuju Indonesia Emas 2045, dengan memberikan anggaran yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang,” lanjutnya. (adv)