 |
| Foto bersama usai pembukaan. (Biro Adpim) |
PADANG-Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Barat (Sumbar), Hansastri, menyatakan bahwa sebagai salah satu daerah dengan kawasan konservasi hutan terluas di Indonesia, Sumbar telah berkomitmen mengambil peran dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Hal itu juga telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
Penegasan itu disampaikan Hansastri saat mewakili Gubernur Sumbar dalam membuka kegiatan Penyadartahuan Indonesia’s Folu NET SINK 2030 bagi OPD terkait di Lingkup Pemerintah Kabupaten/kota se-Sumbar yang berlangsung di Hotel ZHM Premiere Padang, Senin (2/9/2024).
"Program Folu Net Sink 2030 adalah salah satu wujud nyata dari komitmen Indonesia dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim global yang telah ditetapkan melalui Perpres 98 Tahun 2021," ucap Hansastri dalam sambutannya.
Sekaitan dengan komitmen mengambil peran dalam upaya pengendalian perubahan iklim, sebagaimana tertuang RPJMD) Tahun 2021-2026. Pemprov Sumbar disebut Hansastri telah melakukan kegiatan pengendalian iklim sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan, serta dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Hansastri menegaskan, Sumbar memiliki tanggung jawab besar untuk berkontribusi dalam pencapaian target nasional. Sebab berdasarkan data, 54,43 persen dari total wilayah Sumbar adalah kawasan hutan, dan 81 persen desa atau nagari di Sumbar berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan.
"Kondisi ini tidak hanya menantang tetapi juga memberikan peluang besar untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan," ujarnya lagi.
Hansatri menyebutkan bahwa Pemprov Sumbar juga telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan, potensi karbon hutan di Sumatera Barat mengalami peningkatan sekitar 20% dalam lima tahun terakhir.
"Itu menunjukkan bahwa kelestarian kawasan hutan kita masih terjaga dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dalam menjaga kelestarian alam," ujarnya.
Menurut Bappenas, Hasansatri menyampaikan bahwa hingga tahun 2024, Provinsi Sumbar berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 16,9 juta ton CO2 ekuivalen, melebihi target provinsi sebesar 14,1 juta ton CO2 ekuivalen yang ditetapkan untuk tahun 2030.
"Data ini menunjukkan keseriusan kita dalam mendukung target nasional. Saya minta kepada kita semua untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program ini dengan penuh tanggung jawab," kata Hasansatri lagi.
Ia mengajak semua pihak mulai dari pemerintah masyarakat, sektor swasta, dan akademisi bersinergi dalam upaya pelestarian lingkungan dan penanggulangan perubahan iklim. "Dengan sinergi yang kuat InsayAllah kita dapat mewujudkan visi Sumbar yang lebih hijau, sejahtera, dan berkelanjutan," harapnya.
Kepala Dinas Kehutan Provinsi Sumbar Yozarwardi, melaporkan bahwa kegiatan Penyadartahuan Indonesia’s Folu NET SINK 2030 dikuti oleh sebanyak 150 orang yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kab/kota se-Sumbar, Kepala OPD terkait di Provinsi Sumbar, Perguruan Tinggi, Kepala UPT KLHK di Sumbar, Forum DAS, Kelompok Kerja Mangrove Daerah, dan peserta dari pihak swasta lainnya.
Yozarwardi berharap, melalui kegiatan ini diperoleh kesamaan persepsi antar OPD Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung capaian kinerja Indonesia's Folu Net Sink 2030 untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan lestari bagi generasi masa depan.
"Semoga program Folu Net Sink 2030 Indonesia menjadi jalan untuk kebaikan bersama, menjaga bumi ini untuk generasi mendatang," ucapnya. (adpsb/cen)