Kabupaten Buteng Perkuat Ketahanan Pangan dengan PLAKAT

 Pj Bupati Buteng H Kostantinus Bukide panen sayur kangkung di Kecamatan Mawasangka



BUTON TENGAH-Program Pemanfaatan Lahan Pekarangan Terpadu (PLAKAT) diluncurkan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk memperkuat ketahanan pangan di daerahnya.

PLAKAT ini telah menyasar ke desa-desa setelah sebelumnya dicontohkan Dinas Pangan melalui beberapa desa binaan disetiap kecamatan. 

Dalam desa binaan itu ditanami jenis sayur-sayuran. Di antaranya, kangkung, terong, cabai, tomat, sawi, daun bawang, daun sup dan berbagai jenis sayuran lainnya.

Kedepannya, diharapkan dapat dikembangkan lagi jenis tanaman pangan lainnya. Desa diminta mampu berinovasi, baik dari jenis tanamannya seperti buah-buahan maupun sistim pola tanamnya secara hidroponik atau lainnya.

Dengan alokasi 20 persen anggaran ketahanan pangan dari dana desa disetiap desa, PLAKAT ini akan terus eksis dalam jangka panjang.

Pj Bupati Buteng H Kostantinus Bukide panen sayur kangkung di Kecamatan Mawasangka


Pj Bupati Buteng H. Kostantinus Bukide, SH. M.Si, optimis PLAKAT ini akan memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Buteng bila krisis pangan terjadi secara global kedepannya. 

Kostan menuturkan, program PLAKAT ini diluncurkan pihaknya karena kondisi alam Kabupaten Buteng merupakan batu bertanah, sehingga sangat tepat bila dikembangkan media tanam polybag.

Selain itu, pola konsumtif masyarakat Kabupaten Buteng sangat tinggi. Kebutuhan pangannya berharap dan bergantung dari daerah lain.

Risikonya, bila harga pangan daerah lain tersebut naik, maka akan berimbas pada kenaikan Sembako di Kabupaten Buteng.  "Risiko ini yang harus kita pangkas dengan program PLAKAT," imbuhnya.

Mantan Sekda Kabupaten Buteng ini berharap, program PLAKAT dapat dijalankan dengan serius oleh pemerintah dan masyarakat desa dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

"Mungkin kedepannya kita akan adakan lomba PLAKAT terbaik antar kecamatan atau antar desa, supaya ada semangat dan motivasi dalam menjalankan program PLAKAT ini," timpalnya. 


Pj Bupati Buteng H Kostantinus Bukide bersama isteri dan Kadis Pangan Malik, Kadis Sosial Nurlia Husuni dan Camat Mawasangka Tengah panen sayur terong


Kostan mengakui, sebelumnya anggaran ketahanan pangan diprogramkan sendiri-sendiri oleh pemerintah desa. Ada yang memprogramkan untuk bibit sapi, ada pula yang memprogramkan untuk bagang. 

"Saya bilang tidak akan tepat sasaran dengan ketahanan pangan. Coba kita belikan bibit kangkung. Kangkung setiap 21 hari sudah bisa panen," cetusnya.

Bayangkan saja, kata dia, kalau semua desa dalam satu kecamatan saja tanam kangkung. Tadinya kangkung harus didatangkan dari luar, sekarang bisa dijual sendiri.

"Jadi ada peningkatan. Dari daerah konsumtif, kita bisa menjadi daerah produsen kangkung. Itu baru satu komoditi saja, bagaimana kalau dengan berbagai komoditi tanaman pangan lainnya," terang Kostan. 

Ia mengambil contoh kasus seperti di pesantren Al-Amin Kecamatan Mawasangka. Di pesantren itu ada program produksi Saraba dan membutuhkan jahe merah puluhan ton per bulan yang didatangkan dari luar 

Ia kemudian menyampaikan kepada Camat Mawasangka agar masyarakat di sekitar pondok pesantren melalui program PLAKAT bertanam jahe merah. 

Dengan begitu, ada kolaborasi antara pondok pesantren yang memproduksi Saraba dan masyarakat desa sekitar yang menghasilkan jahe merah


Pj Bupati Buteng H Kostantinus Bukide bersama isteri panen cabai di Kecamatan Mawasangka Tengah


Pemerintah desa setempat dengan anggaran  ketahanan pangan 20 persen dari dana desa,  membeli bibit jahe merah kemudian dibagikan kepada masyarakat untuk menanamnya melalui program PLAKAT. 

"Kalau ini dijalankan dengan maksimal, maka kedepannya kita juga akan menjadi produsen jahe merah. Ini yang menjadi obsesi kita," tukasnya. 

Seberapa besar peluang PLAKAT ini agar Kabupaten Buteng berpotensi menjadi daerah produsen tanaman pangan? 

Menurut Kostantinus Bukide, itu tergantung komitmen antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat Buteng sendiri. 

Sebagai pemerintah daerah, pihaknya sudah ada Dinas Pertanian. Ada Penyuluh Pertanian yang bertugas mengawal dan memberikan edukasi kepada masyarakat bagaiman cara menanam yang baik. 

Kemudian program PLAKAT itu sendiri di-backup Dinas Pangan. Sumber dananya melalui dana desa yang akan dikoordinir Dinas Pemerintah Desa.

Tim Penggerak PKK  juga punya andil. Mereka akan memberdayakan ibu-ibu di desa. Mengedukasi untuk membuat kegiatan yang lebih produktif dengan PLAKAT ini. 

Bagaimana peran pemerintah desa sendiri? Mereka tidak dicampuri lagi untuk pengadaannya. Semua diserahkan ke desa dengan mekanisme yang dibuat sendiri. 

Pemerintah daerah cukup membantu memfasilitasi saja. Kira-kira dari dana ketahanan pangan mereka yang 20 persen  dari dana desa mau diprogramkan apa. 

"Itu kita yang fasilitasi, kita bantu. Tapi pengadaannya sendiri, serahkan ke desa. Jangan sampai ada pemikiran teman-teman kepala desa, bupati mau ambil untung dari situ," paparnya.

Misalkan desa mau beli bibit kangkung. Terserah mau beli dimana, desa sendiri yang adakan. Kalau pemerintah daerah lagi yang adakan, kesannya bupati sudah kerja sama dengan penjual bibit kangkung. 

"Kalau pola ini seiring sejalan dan dimasifkan pada 67 desa di Kabupaten Buteng, maka peluang dan potensi kita menjadi daerah produsen tanaman pangan kedepan dapat terwujud," pungkas Kostan.(adv)

Laporan: Fauzi


Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama