BUTON TENGAH - Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memaksimalkan program Pemanfaatan Lahan Pekarangan Terpadu (PLAKAT) di daerah itu, Senin (25/11/2024).
Penandatanganan PKS yang dilaksanakan di aula Pancana Kantor Bupati itu, disaksikan langsung Pj Bupati Buteng H Kostantinus Bukide bersama Staf Ahli dan Asisten Bupati, serta para Kepala OPD lainnya.
PKS diteken masing-masing Kepala Dinas ketiga OPD, yakni Armin (Kadis Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa), Suhardi Djama (Kadis Pertanian), dan Malik (Kadis Pangan). Plus Ketua TP-PKK Hj Hardyanti
PKS tiga OPD dan PKK ini diinisiasi langsung Pj Bupati Buteng H Kostantinus Bukide, untuk mengoptimalkan program PLAKAT dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan lokal, menanggulangi Stunting, dan mendukung program makan bergizi gratis sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2024 tentang Status Gizi Nasional.
 |
Kadis Pertanian Suhardi Djama, meneken PKS tiga OPD dan TP-PKK disaksikan Pj Bupati Buteng H Kostantinus Bukide untuk memaksimalkan program PLAKAT ketahanan pangan. |
Pemenuhan kebutuhan pokok dan dukungan pada program nasional dalam laporan pengantar yang disampaikan Asisten III Setkab Buteng Samsuddin Pamone, menyampaikan bahwa PKS ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan stok makan bergizi gratis di setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA.
"Kami harapkan dengan perjanjian ini, kebutuhan makan bergizi gratis di tingkatan sekolah Kabupaten Buteng dapat terpenuhi," ujarnya.
Pj Bupati Buteng H Kostantinus Bukide dalam sambutannya mengungkapkan, program PLAKAT yang menjadi inovasi daerah untuk mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari daerah lain telah diakui pemerintah pusat sejak 2023 lalu dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
"Selama ini, Buteng adalah daerah konsumen. Dengan Plakat, kita targetkan kebutuhan seperti sayur-mayur dapat dipenuhi secara mandiri, sehingga kita bisa menjadi daerah produsen. Minimal, kebutuhan sehari-hari tidak lagi didatangkan dari luar," jelas Kostan.
Ia berharap, kedepan tidak hanya tiga OPD ini yang memaksimalkan program PLAKAT, tetapi seluruh OPD di Buteng dapat terlibat dalam implementasi program ini untuk mempercepat pemenuhan gizi masyarakat.
 |
Pj Bupati Buteng H Kostantinus Bukide dan Ketua TP-PKK Hj Hardyanti meneken PKS optimalisasi program PLAKAT ketahanan pangan |
"Buton Tengah harus siap mengantisipasi kebutuhan ini. Dengan sinergi lintas OPD dan PKK, saya yakin tahun 2025 setidaknya setengah kebutuhan pangan dapat kita suplai secara mandiri," imbuhnya.
Harapan dan tindak lanjut Penandatanganan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan Buton Tengah sebagai daerah yang mandiri pangan sekaligus mendukung visi nasional terkait gizi dan Stunting.
"Mari bersama kita wujudkan kerja nyata, sehingga manfaat program ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," harapnya.
Mantan Sekda Kabupaten Buteng ini kemudian membeberkan rencana pengembangan program PLAKAT ini kedepannya. Salah satunya, satu desa menanam satu jenis komoditi unggulan supaya hasilnya signifikan dan saling ketergantungan kebutuhan antara desa yang satu dengan desa lainnya.
"Alhamdulillah, sudah ada beberapa desa yang dijadikan pilot peroject sebelumnya sudah berhasil melakukan panen. Mudah-mudahan dapat diikuti oleh desa-desa lainnya di Kabupaten Buteng sebanyak 67 desa," tukasnya.
Dengan melibatkan Dinas PMD dalam PKS ini, anggaran ketahanan pangan 20 persen dari dana desa pada setiap desa lebih terkontrol dan terarah. Pasalnya, selama ini desa jalan sendiri-sendiri dalam memprogramkan ketahanan pangannya.
"Dinas PMD akan mensinergikan semua dan teman-teman kepala desa tidak perlu khawatir. Fungsi dinas hanya mengarahkan saja, tidak mencampuri sampai pada pengadaan bibit. Desa sendiri yang beli dan pengadaaan kebutuhan lainnya," tandasnya.
Pemerintah daerah melalui Dinas PMD cukup memfasilitasi saja. Kira-kira dari dana ketahanan pangan mereka yang 20 persen dari dana desa itu mau diprogramkan apa.
"Itu yang kita fasilitasi, kita bantu. Tapi pengadaannya sendiri, kita serahkan ke desa sendiri. Jangan sampai ada pemikiran teman-teman kepala desa, kepala dinas atau bupati mau ambil untung dari situ," papar Kostan.
Misalkan desa mau beli bibit kangkung. Terserah mau dibeli dimana, desa sendiri yang adakan. Kalau pemerintah daerah lagi yang adakan, kesannya bupati sudah kerja sama dengan penjual bibit kangkung.
"Kalau pola ini seiring sejalan dan dimasifkan pada 67 desa di Kabupaten Buteng, maka peluang dan potensi kita menjadi daerah produsen tanaman pangan kedepan dapat terwujud. Sekaligus dapat memenuhi kebutuhan pangan dari program makan gratis dan bergizi dari Presiden Prabowo 2025 nanti," pungkasnya. (adv)
Laporan: Fauzi